TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunggu hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ihwal wacana pemindahan ibu kota negara. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Kalimantan masih menjadi alternatif pilihan berdasarkan Bappenas.

"Lokasinya belum pasti. Yang jelas kami menunggu saja," kata Basuki di Komplek Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, 5 Juli 2017. Menteri Basuki belum bisa memperkirakan infrastruktur apa saja yang dibutuhkan bila wacana pemindahan ibu kota negara terwujud.

Baca: Pemindahan Ibu Kota Akan Libatkan Swasta

Bila yang ingin dipindahkan dari aspek administrasi, lanjutnya, maka yang diperlukan ialah fasilitas standar perkotaan. Beberapa jenis infrastruktur yang diperlukan adalah transportasi massal, sistem drainase, perumahan dan pusat perdagangan. "Pegawai Negeri Sipil yang di pusat kan sekitar 900 ribu, minimal itu harus ada perumahan," kata Basuki.

Wacana pemindahan ibu kota negara terus bergulir. Pemerintah melalui Bappenas tengah melakukan kajian terhadap rencana itu. Menurut Basuki, pemindahan ibu kota negara tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat bila terealisasi.

Simak: Jokowi Minta Bappenas Kaji Pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya

Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengatakan kalau wacana pemindahan ibu kota negara masih dalam kajian. Ia menilai, ada beragam kajian yang dilakukan Bappenas. "Kajian itu bertingkat-tingkat. Kalau tahun ini mungkin proposal lah," kata Kalla.

ADITYA BUDIMAN