(ki-ka) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berbincang sebelum mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, 27 September 2016. Rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo itu membahas strategi peningkatan citra Indonesia di dunia. Tempo/Aditia noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menanggapi ragam komentar yang meragukan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa.
Menurut Bambang, pemindahan pusat pemerintahan itu dilakukan dalam rangka mengurangi kesenjangan yang ada antara Jawa dan di luar Jawa. “Pokoknya itu tergantung niat kita. Salah satunya kami belajar dari kasus di Brazil. Pemindahan ibu kota ke Brasilia paling tidak lebih menyeimbangkan antara pantai timur Brazil dengan pedalaman Amazon,” tutur Bambang Brodjonegoro di Komplek Parlemen Senayan, Rabu, 5 Juli 2017.
Ia menuturkan, terdapat ketimpangan dalam hal sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi antara pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Kata dia, saat ini Jawa berkontribusi lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. “Jawa saat ini berkontribusi 58 persen terhadap PDB Indonesia. Jadi menurut kami trennya masih meningkat jadi harus ada upaya meningkatkan ekonomi di luar Jawa,” ujar Bambang.
Bambang menambahkan, dalam hal ini perlu diluruskan antara pemindahan ibu kota dan pemindahan pusat pemerintahan. Adapun nantinya ibu kota tetap berada di Jakarta, karena di sana merupakan tempat bisnis dan ekonomi berpusat.
Adapun yang dipindahkan adalah pusat pemerintahan terkait eksekutif, sedangkan untuk memindahkan legislatif masih jauh dari kajian sekarang. “Aset akan ditinggalkan. Yang dipindah pusat pemerintahan, bukan ibu kotanya. Kalau ibu kota ada yang bilang bisnis enggak pindah, ada di Jakarta,” tuturnya.
Ia menambahkan, pihak swasta akan turut dilibatkan dalam membangun pusat pemerintahan di lokasi yang baru tersebut. Ia juga memastikan bahwa ibu kota negara yang baru itu nantinya akan berada di luar Jawa, sesuai kajian lama sejak era Presiden Soekarno. “Keterlibatannya ya nanti dalam hal pembiayaan. Melalui skema pemilihan lahan,” tuturnya.
Sebelumnya salah satu pihak yang kurang setuju terkait pemindahan pusat pemerintahan adalah Ketua MPR Zulkifli Hasan. Menurut dia, masih banyak prioritas pemerintah selain pemindahan ibu kota dari Jakarta ke kota lainnya, dan sebaiknya Presiden Joko Widodo terlebih dahulu merealisasikan janji-janji yang ia buat saat Kampanye 2014.
"Infrastruktur, tol di Jawa, Sumatera belum selesai. Targetnya kan tahun depan selesai. Belum power plan listrik, sarana irigasi pertanian. Banyak," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 4 Juli 2017.
