Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menggelar open house pada hari kedua Lebaran di kediamannya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, 26 Juni 2017. Tempo/Angelina Anjar Sawitri
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memperkirakan inflasi pada Juni ini naik tipis dibandingkan inflasi pada Mei kemarin. Menurut catatan Badan Pusat Statistik, inflasi pada Mei mencapai 0,39 persen dibandingkan April lalu.
"Kalau BBM kan sudah diumumkan tidak naik. Yang mempengaruhi tinggal pangan. Pangan kita nggak jelek. Mungkin inflasi 0,4-0,5 persen sehingga secara year on year masih sesuai dengan target pemerintah," kata Darmin di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Senin, 26 Juni 2017.
Darmin memperkirakan inflasi tahun ini, khususnya inflasi bahan pangan, termasuk yang terendah dalam beberapa tahun belakangan. "Yang harus kita berjaga-jaga justru di November-Desember. Saat itu musim paceklik," ujar mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut.
Inflasi Juni, menurut Darmin, akan merata di semua kelompok penyumbang inflasi, baik pangan, perumahan, maupun harga barang yang diatur oleh pemerintah. "Dulu yang menonjol inflasi pangan. Tahun ini, itu tidak begitu menonjol. Inflasi cukup menyebar di berbagai kelompok," tuturnya.
Pada Mei lalu, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi mencapai 0,39 persen. Dengan laju inflasi tersebut, inflasi tahun kalender Januari-Mei 2017 (year to date) sebesar 1,67 persen dan inflasi Mei 2017 dibandingkan Mei 2016 (year on year) sebesar 4,33 persen.
Sri Mulyani Catat Permintaan Domestik Dorong Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2023
1 Agustus 2023
Sri Mulyani Catat Permintaan Domestik Dorong Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2023
Perekonomian triwulan II 2023, kata Sri Mulyani diprakirakan masih tumbuh kuat, ditopang peningkatan konsumsi rumah tangga dan tren ekspansif aktivitas manufaktur.
IMF Minta RI Pertimbangkan Larangan Ekspor Nikel, Bahlil Ungkap Standar Ganda
30 Juni 2023
IMF Minta RI Pertimbangkan Larangan Ekspor Nikel, Bahlil Ungkap Standar Ganda
Bahlil Lahadalia, menanggapi rekomendasi Dana Moneter Internasional atau IMF yang meminta Indonesia mencabut larangan ekspor mineral mentah, termasuk nikel, secara bertahap.