TEMPO.CO, Jakarta - Pengendalian harga pangan yang dinilai efektif dilakukan oleh sejumlah lembaga pemerintahan selama Ramadan dan Lebaran 2017 diharapkan dapat menekan laju inflasi.

"Dengan terkendalinya harga komoditas pangan dapat menekan laju inflasi pertengahan tahun ini, tidak melebihi 0,39 persen," kata Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Priamanaya Djan seperti dikutip Antara, Rabu, 21 Juni 2017.

Menurut Priamanaya, berdasarkan pantauan Hipmi, harga komoditas pangan di sejumlah wilayah seperti cabai rawit, gula dan bawang putih dinilai cukup stabil.

Dia juga berpendapat bahwa laju inflasi Mei 2017 sebesar 0,39 persen disebabkan antara lain oleh tingginya harga bahan pangan sebelum memasuki periode Ramadhan.

"Kami harap inflasi terkendali, UMKM juga bisa senang bikin rencana bisnis," ucapnya.

Sebagaimana diwartakan, Gubernur BI Agus Martowardojo memperkirakan inflasi tahun ke tahun pada 2017 akan mencapai 4,36 persen, meningkat dibanding akhir 2016 sebesar 3,02 persen.

Penurunan proyeksi inflasi tahunan tersebut, menurut Agus, adalah karena koreksi yang terjadi pada dampak inflasi dari kelompok tarif yang diatur pemerintah (administered prices), khususnya dari kenaikan sebagian besar tarif listrik 900 VA tidak akan sederas yang diperkirakan sebelumnya.

Selain itu, ujar dia, pengendalian harga pangan dan komponen lainnya dari kelompok tarif barang yang bergejolak (volatile foods) dari Januari hingga Mei 2017 juga membuat bank sentral yakin bahwa tekanan inflasi dapat dikendalikan.

Sebelumnya, pemerintah akan terus mencermati laju inflasi dari komponen harga bergejolak (volatile food) yang termasuk di dalamnya bahan pangan pokok pada tahun 2018 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR terkait tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2018 di Jakarta, Selasa, 6 Juni 0217.

Upaya-upaya pengendalian harga dilakukan dari sisi produsen, distribusi, hingga ke konsumen. Pemerintah berupaya keras dalam memperkuat sisi penawaran dengan dukungan kebijakan peningkatan produksi pangan, seperti perbaikan pola tanam, penyediaan produk olahan oleh industri pangan, penguatan infrastruktur logistik pangan di daerah, khususnya pergudangan, penyediaan data lalu lintas barang terutama komoditas pangan.

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono dalam sejumlah kesempatan mengingatkan berbagai lembaga pemerintahan dapat benar-benar meningkatkan sinergi terkait dengan pengendalian beragam harga komoditas yang esensial bagi kepentingan masyarakat.

Untuk pengendalian beragam harga komoditas sudah ada regulasi turunan, seperti peraturan tingkat menteri yang mengatur harga komoditas yang selaras dengan beban biaya produksinya.

Oleh karena itu, ujar dia, penting sekali sinergi seperti antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian untuk secara transparan membuat pedoman ongkos produksi untuk berbagai komoditas pangan penting.

Politikus Partai Gerindra itu, mencontohkan di Malaysia, para pedagang di sana dinilai tidak bisa memainkan harga komoditas seenaknya atau lebih tinggi dari yang telah ditetapkan pemerintah.
BISNIS.COM