TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Kemaritiman menurunkan pagu indikatif untuk alokasi anggaran 2018 sebesar 14,32 persen atau Rp 50,22 juta menjadi Rp 300,3 miliar dibanding alokasi anggaran 2017 sebesar Rp 350,53 miliar.

Baca: Kemenko Kemaritiman akan Gelar Rakor Bahas Jalur ...

Pagu indikatif 2018 tersebut terbagi menjadi dua, antara lain pembiayaan program manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lain di Kementerian Koordinator Kemaritiman di unit kerja Sekretariat dan Inspektorat sebesar Rp 168,80 miliar. Selain itu, koordinasi pengembangan kebijakan kemaritiman untuk empat deputi Rp 131,5 miliar.

Menurut Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, penurunan anggaran tersebut dilakukan dengan melakukan efisiensi biaya perjalanan dan rapat. “Tentang dana, ini efisiensi yang kami lakukan. Dana besar-besaran bisa, tapi kalau kami buat efisiensi, kalau bisa dikerjakan dua orang, ya, dua orang saja. Kalau pergi ke New York cukup lima saja, kan di sana juga sudah ada kedutaan. Itu sudah cukup,” katanya saat menggelar rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat tentang RAPBN 2018 di ruang Banggar, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 14 Juni 2017.

Adapun realisasi anggaran 2016 dan 2017, dari anggaran awal Rp 500 miliar, dalam APBN Perubahan 2016 ditetapkan sebesar Rp 413,21 miliar. Setelah dilakukan self blocking Rp 290,44 miliar, realisasi Kementerian menjadi Rp 263,93 miliar atau 90,87 persen.

“Pada anggaran 2016, Kementerian Koordinator Kemaritiman daya serapnya 90,87 persen. Mohon nanti bapak-ibu memahami. Saya sekadar mengingatkan bahwa Kementerian ini baru dua tahun dibentuk. Jadi di sana-sini masih perlu penyesuaian, termasuk masalah administrasi, Irjen, keuangan, dan sebagainya. Sekarang kami benahi. Saya kira yang dilakukan teman-teman sangat baik,” ucapnya.

Sedangkan untuk APBN tahun anggaran 2017 sebesar Rp 350,53 miliar, baru terealisasi Rp 62,89 miliar atau 17,94 persen. “Ini memang rendah. Tapi tadi saya katakan, kantor-kantor baru, renovasi bukan kantor baru, tambahan ruang rapat dan sebagainya, sehingga kalau itu selesai bulan ini, realisasinya sudah 90 persen. Jadi cukup bagus,” ujarnya.

Baca: Kemenko Maritim Siap Bangun Jalan dari Sampah ...

Kebijakan alokasi anggaran Kementerian Koordinator Kemaritiman 2018 diharapkan untuk kegiatan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian kebijakan pembangunan kemaritiman, terutama akselarasi menjamin sasaran yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. “Kami banyak melakukan efisiensi karena saya pikir ini penting. Sehingga biaya perjalanan dan rapat banyak kami potong. Kami banyak melibatkan mitra terkait, apalagi sekarang ini kami mencoba cari solusi masalah sampah,” katanya.

DESTRIANITA