TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan kembali memangkas anggaran belanja yang tidak produktif dalam APBN 2017. Angkanya mencapai Rp 16 triliun. Menurut Sri, anggaran tersebut akan direalokasikan untuk belanja yang produktif, seperti membangun proyek-proyek infrastruktur.

"Presiden sudah menyampaikan bahwa seluruh kementerian dan lembaga harus meneliti belanja-belanja, terutama yang dianggap tidak memiliki dampak langsung ke masyarakat. Jadi, efisiensi terus dilakukan," kata Sri Mulyani di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis, 1 Juni 2017.

Baca: Kemenkeu Akan Cairkan THR dan Gaji ke-13 PNS Rp 23 Triliun

Sri Mulyani mencontohkan, terdapat beberapa proyek infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memerlukan pembiayaan. "Itu menggunakan Rp 700 m‎iliar yang seharusnya belanja barang menjadi belanja pembangunan infrastruktur," tuturnya.

Selain dipakai untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur, menurut Sri Mulyani, anggaran belanja yang tidak produktif juga akan direalokasikan untuk jaminan sosial. Kementeriannya pun merealokasikan anggaran belanja yang tidak produktif untuk mendanai kekurangan biaya pengadaan sertifikat tanah.

"Itu semua berdasarkan penyusunan prioritas ulang dan juga untuk melakukan pergerakan belanja yang tadinya kurang produktif menjadi produktif. Kami berharap kepada para menteri, karena pelaksanaan APBN-P hanya lima bulan, mereka bisa betul-betul menggunakan anggaran itu dengan akuntabel," ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada kementerian dan lembaga untuk menyisir kembali belanja-belanja barang yang bisa dipangkas, seperti perjalanan dinas. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun memperkirakan ada sekitar Rp 16 triliun yang bisa disisir dari belanja barang tersebut.

ANGELINA ANJAR SAWITRI