TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan DKI Jakarta, sebagai barometer ekonomi Indonesia, tidak boleh kebablasan menetapkan upah minimum.
Menurut dia, upah yang berlebihan akan menimbulkan permasalahan tersendiri berupa urbanisasi. “Gubernur yang baru setelah dilantik sebaiknya jangan terpaku pada peningkatan upah minimum,” kata Enny di Hotel Ibiz, Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Mei 2017.
Baca:
Rupiah Hari Ini Menguat 15 Poin
Dolar AS Jeblok, Kurs Rupiah Naik 15 Poin
PP No 57/2016 Berpotensi Ganggu Industri Sawit dan Pulp
Upah minimum provinsi, menurut Enny, sejatinya jaring pengaman ekonomi, bukan standar upah layak. Para pekerja di Jakarta mengeluarkan 30 persen pendapatan untuk transportasi, dan biaya perumahan menyedot 25 persen dari penghasilan. “Perbaikan sistem transportasi dan penyediaan perumahan murah bisa lebih solutif daripada dengan menaikkan UMP,” ujarnya.
Enny berpendapat, penentuan upah minimum harus lebih konsisten dalam hal regulasi. Formulasi penentuan upah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 harus tetap membuka ruang negosiasi antara pekerja dan pengusaha. “Dewan pengupahan harus kembali dihidupkan,” ucapnya.
Pemerintah pun harus memperkuat posisi dari serikat pekerja. Peranan penting serikat pekerja adalah mendorong regulasi yang meningkatkan kesejahteraan anggotanya. “Kalau di luar negeri, posisi serikat pekerja bisa setara dengan partai politik dalam mendorong suatu regulasi,” kata Enny.
Peningkatan keterampilan para pekerja, Enny melanjutkan, harus menjadi perhatian pemerintah, baik daerah maupun pusat. Seperti Jakarta yang mengarah menjadi kota jasa, tapi pekerja yang tersedia justru unskilled dan unqualified. Akhirnya, dunia usaha menyerap tenaga kerja asing karena tidak ada pilihan. “Sertifikasi dari pekerja dengan melakukan pelatihan-pelatihan harus secepatnya direalisasikan,” ujarnya.
IRSYAN HASYIM | JOBPIE
Berita terkait
Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel
11 hari lalu
Meski tidak bersinggungan secara langsung dengan komoditas pangan Indonesia, namun konflik Iran-Israel bisa menggoncang logistik dunia.
Baca SelengkapnyaAntisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif
12 hari lalu
Di tengah konflik Iran-Israel, pemerintah mesti memprioritaskan anggaran yang bisa membangkitkan sektor bisnis lebih produktif.
Baca SelengkapnyaEkonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi
43 hari lalu
Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi
Baca SelengkapnyaImbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun
44 hari lalu
Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Baca SelengkapnyaTarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara
44 hari lalu
Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.
Baca SelengkapnyaIndef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok
44 hari lalu
Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.
Baca SelengkapnyaPPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi
44 hari lalu
Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.
Baca SelengkapnyaEkonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man
57 hari lalu
Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengungkapkan kriteria ideal Menkeu seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia di masa mendatang.
Baca SelengkapnyaTerkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar
58 hari lalu
Ekonom senior UI Faisal Basri menentang rencana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaEkonom Indef Beberkan Penyebab Harga Pangan Naik, Mulai dari Pemilu hingga Ramadan
58 hari lalu
Ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani membeberkan sejumlah faktor penyebab naiknya harga kebutuhan pokok,
Baca Selengkapnya