Pemerintah Belum Bahas Sertifikasi Sawit dengan Parlemen Eropa  

Reporter

Rabu, 24 Mei 2017 20:08 WIB

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (keempat kiri), Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf (kiri) dan Himpunan Industri Mebel dan Kerajian Indonesia (HIMKI) Soenoto (kelima kiri) menghadiri pembukaan pameran Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2017 di JI Expo, Jakarta, 11 Maret 2017. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan sertifikasi produk sawit atau crude palm oil Indonesia di pasar Eropa belum dibahas dalam pertemuan dengan perwakilan Parlemen Uni Eropa. Airlangga merupakan salah satu pihak yang hadir dalam pertemuan antara pemerintah dan perwakilan Parlemen Uni Eropa hari ini.

"Kalau sertifikasi belum kami bahas detail. Mereka ini kan parlemen, jadi itu political statement," kata Airlangga saat ditemui di gedung Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Mei 2017.

Baca: Peremajaan Sawit Bakal Gunakan Skema Baru

Airlangga menuturkan keputusan resolusi yang dikeluarkan Parlemen Eropa bersifat non-binding atau tak mengikat, dan itu bukan menjadi hukum dalam arti menjadi undang-undang. Sehingga sebenarnya perdagangan dengan Uni Eropa tidak ada masalah.

Menurut doa, resolusi tersebut hanyalah pernyataan politik anggota parlemen yang mencerminkan pendapat publik di Eropa. Selama di Indonesia, kata Airlangga, Parlemen Eropa melihat kebijakan publik di Indonesia. "Kebijakan-kebijakan kami kan juga mendorong kebaikan untuk masyarakat."

Baca: Indonesia Minta Dukungan Lithuania Soal Sawit

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan usul sertifikasi produk sawit yang dicetuskan Parlemen Eropa belum menjadi usulan konkret. Dia melihat masih perlu ada sejumlah dialog yang berlanjut dengan Parlemen Uni Eropa untuk menyamakan pikiran.

Parlemen Uni Eropa mengeluarkan laporan berjudulOn Palm Oil and Deforestation of Rainforests”. Salah satu isinya menuding berkurangnya hutan (deforestasi) global disebabkan oleh peningkatan produksi dan konsumsi komoditi pertanian. Salah satunya kelapa sawit. Hal tersebut dinilai menjadi pemicu pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit.

Salah satu hal yang juga dimuat dalam resolusi Uni Eropa tersebut adalah adanya sertifikasi tunggal bagi minyak kelapa sawit yang masuk ke pasar Uni Eropa. Alasannya untuk menjamin hanya minyak sawit yang berasal dari proses ramah lingkungan yang masuk ke pasar Uni Eropa.

DIKO OKTARA

Berita terkait

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

3 hari lalu

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.

Baca Selengkapnya

Hadiri Penetapan Prabowo - Gibran sebagai Presiden dan Wapres Terpilih, Anies: Hormati Proses Bernegara

4 hari lalu

Hadiri Penetapan Prabowo - Gibran sebagai Presiden dan Wapres Terpilih, Anies: Hormati Proses Bernegara

Anies dan Muhaimin hadir dalam acara penetapan presiden wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di KPU hari ini.

Baca Selengkapnya

Pelemahan Rupiah dan IHSG Berlanjut, Airlangga: Indonesia Masih Lebih Baik

5 hari lalu

Pelemahan Rupiah dan IHSG Berlanjut, Airlangga: Indonesia Masih Lebih Baik

Kendati terjadi pelemahan rupiah, Airlangga mengklaim rupiah masih lebih baik dibanding mata uang lain. IHSG juga diklaim lebih baik dari negara lain.

Baca Selengkapnya

Airlangga Hartarto Bertemu Tony Blair Bahas IKN hingga Stabilitas Geopolitik

7 hari lalu

Airlangga Hartarto Bertemu Tony Blair Bahas IKN hingga Stabilitas Geopolitik

Tony Blair menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahas IKN hingga stabilitas geopolitik.

Baca Selengkapnya

Tak Khawatirkan Dampak Konflik Iran-Israel, Airlangga: Belum Ada Apa-apa

9 hari lalu

Tak Khawatirkan Dampak Konflik Iran-Israel, Airlangga: Belum Ada Apa-apa

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai masyarakat Indonesia tak perlu khawatir soal imbas konflik Iran-Israel. Dia mengatakan potensi eskalasi konflik kedua negara tersebut belum diketahui, sehingga pemerintah belum mengambil keputusan apapun.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Erick Thohir Minta Pertamina Cs Borong Dolar, KAI Buka Rekrutmen Program Management Trainee

9 hari lalu

Terkini Bisnis: Erick Thohir Minta Pertamina Cs Borong Dolar, KAI Buka Rekrutmen Program Management Trainee

Menteri BUMN Erick Thohir meminta BUMN seperti Pertamina memborong dolar AS di tengah memanasnya konflik Iran-Israel.

Baca Selengkapnya

Erick Minta Pertamina Cs Borong Dolar di Tengah Konflik Iran-Israel, Airlangga: TIdak Bijak

10 hari lalu

Erick Minta Pertamina Cs Borong Dolar di Tengah Konflik Iran-Israel, Airlangga: TIdak Bijak

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal antisipasi Menteri BUMN Erick Thohir terhadap imbas ekonomi dari konflik Iran-Israel. Erick menginstruksikan BUMN yang memiliki porsi utang luar negeri yang besar untuk segera membeli dolar Ameria Serikat dalam jumlah besar.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya

10 hari lalu

Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya

Sebelumnya, pemerintah membatasi barang TKI atau pekerja migran Indonesia, tetapi aturan ini sudah dicabut. Begini isi aturannya.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Kritik terhadap Tiga Menteri Saksi Politisasi Bansos, 907 Ribu Kendaraan Belum Balik ke Jabodetabek

11 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Kritik terhadap Tiga Menteri Saksi Politisasi Bansos, 907 Ribu Kendaraan Belum Balik ke Jabodetabek

Ekonom Ideas mendukung kritik Faisal Basri terhadap tiga menteri yang bersaksi soal politisasi Bansos di MK.

Baca Selengkapnya

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Tembus Rp16.100, Mirip dengan Kurs Krismon Mei 1998

11 hari lalu

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Tembus Rp16.100, Mirip dengan Kurs Krismon Mei 1998

Sejarah terulang lagi, nilai tukar rupiah melemah sampai ke titik di atas Rp16 ribu per dolar AS, sama seperti saat krisis moneter 1998.

Baca Selengkapnya