TEMPO.CO, Jakarta - International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) melansir hasil survei tentang ketimpangan pada tahun 2016. Koordinator tim peneliti, Bagus Takwin, menyatakan hasil survei menunjukan ketimpangan dalam hal kesempatan mendapatkan pekerjaan menempati peringkat pertama. "Diikuti dengan (ketimpangan) penghasilan dan harta benda," kata ucap Bagus di Jakarta, Kamis, 23 Mei 2017.

Bila melihat lokasi, menurut Bagus, responden asal Indonesia timur merasa lebih timpang dibandingkan dengan responden dari Indonesia barat. Sebanyak 44,4 persen warga di Indonesia timur menilai penghasilannya kurang layak dibandingkan dengan 38,2 persen warga di Indonesia barat. "Tujuh dari sepuluh warga merasakan adanya ketimpangan.”

Dalam survei yang dilakukan sepanang Juli-September 2016 ada 10 aspek ketimpangan yang menjadi penilaian. Kesepuluh aspek ketimpangan itu meliputi kesempatan dapat pekerjaan (persepsi ketimpangan 28,6 persen, penghasilan (28 persen), harta benda yang dimiliki (19,8 persen).

Selain itu ada aspek rumah (18,9), pendidikan (21,2 persen), kesejahteraan keluarga (17,5 persen), hukum (21,5 persen). Kemudian aspek lainnya adalah keterlibatan politik (17 persen), lingkungan tempat tinggal (14,8 persen), dan kesehatan (14,3 persen).

Riset dilakukan di 34 provinsi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampling dilakukan dengan multistage random sampling terhadap 2010 responden.

Secara keseluruhan besaran nilai ketimpangan terhadap 10 aspek penilaian itu mencapai 4,4. Menurut Bagus, nilai ketimpangan itu berarti setidaknya terdapat empat ketimpangan dari 10 ranah yang dinilai.

Program Manager INFID Siti Khoirun Ni'mah mengusulkan dibuatnya paket penyelamatan untuk memperkecil jurang ketimpangan. Beberapa di antaranya ialah penciptaan lapangan kerja, membuat program pelatihan sektoral. "Berikan insentif untuk penciptaan lapangan kerja di kota/kabupaten," kata dia.

ADITYA BUDIMAN