Pemerintah Upayakan Rehabilitasi 9.359 Ha Lahan Pesisir di Sulsel

Reporter

Editor

Saroh mutaya

Kamis, 18 Mei 2017 23:02 WIB

Sejumlah anak mengayu perahu sampan saat bermain di kawasan kampung pinggiran pelabuhan Paotere Sabutung, Makassar, Sulawesi Selatan, 13 April 2016. Perkampungan Pesisir Sabutung ini di huni ratusan nelayan yang hidup memanfaatkan rumah panggung dengan kondisi yang padat dan kotor. TEMPO/Iqbal Lubis

TEMPO.CO, Makassar - Pemerintah Sulawesi Selatan berupaya melakukan rehabilitasi 9.359 hektare lahan pesisir maupun pulau-pulau kecil di provinsi tersebut.


Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulsel Sulkaf Latief mengatakan seluruh lahan tersebut telah berada dalam klasifikasi kritis sehingga membutuhkan upaya lebih ekstra untuk mengembalikan fungsi optimalnya bagi ekosistem maupun kehidupan masyarakat pesisir.


"Kami tentunya akan melibatkan aktif masyarakat agar peran mereka dalam pelestarian lahan pesisir bisa lebih besar. Sosialisasi juga akan diintensifkan di samping langkah fisik untuk rehabilitasi pesisir," ucapnya, Kamis (18 Mei 2017).


Menurutnya, kerusakan pada lahan pesisir itu selain dipicu oleh faktor alam juga kerap disebabkan oleh praktek budidaya perikanan yang tidak berkelanjutan, polusi lingkungan pesisir, reklamasi hingga eksploitasi sumber daya kelautan dan pesisir.


Untuk skala lebih luas, lanjut Sulkaf, langkah rehabilitasi juga bakal melibatkan berbagai pihak diantaranya pelaku usaha dengan cakupan operasional termasuk wilayah pesisir, kemudian instansi terkait serta elemen lainnya yang peduli terhadap ekosistem pesisir.


Advertising
Advertising

Di sisi lain, rehabilitasi lahan kritis di wilayah pesisir tersebut merupakan pula rangkaian langkah DKP Sulsel untuk mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan berbasis pesisir.


Sebagai gambaran, jumlah nelayan yang tersebar pada wilayah pesisir maupun kepulauan dalam wialah administrasi Provinsi Sulsel mencapai 130.030 nelayan yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah ini.


"Rehabilitasi tentunya akan lebih mendorong optimalisasi SDA kelautan kita, nelayan bisa lebih maksimal dalam beraktivitas. Namun ini memang perlu waktu dan sinergi yang lebih intensif," paparnya.


Khusus untuk nelayan sendiri, juga telah didorong untuk mendapatkan KTA nelayan sehingga lebih mudah dalam mendapatkan akses permodalan maupun asuransi nelayan yang dicanangkan pemerintah pusat.


Sejauh ini, telah terdapat 70.155 nelayan Sulsel yang teregister dan mengantongi KTA dan diproyeksikan akan terus meningkat dari sisi jumlah hingga menjangkau seluruh nelayan yang ada di daerah ini.


BISNIS.COM

Berita terkait

Gubernur WH : Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat

15 November 2021

Gubernur WH : Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Capaian pembangunan di Provinsi Banten mulai dari pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, stadion, revitalisasi Kawasan Banten Lama dan revitalisasi Kawasan Peziarahan.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Kawasan di Kepulauan Riau Terkendala Izin

16 Januari 2018

Pembangunan Kawasan di Kepulauan Riau Terkendala Izin

Ada beberapa permasalahan dalam pembangunan kawasan pengembangan Pulau Karimun dan pengembangan Pulau Rempang, Kepulauan Riau.

Baca Selengkapnya

Bandara Internasional dan 4 Proyek yang Akan Dibangun di Karawang

28 Desember 2017

Bandara Internasional dan 4 Proyek yang Akan Dibangun di Karawang

Bappeda menyebutkan akan ada lima proyek strategis nasional yang akan dibangun di wilayah Karawang.

Baca Selengkapnya

Menteri Yasonna Yakin Indonesia Bisa Jadi 10 Negara Top di Dunia

27 Agustus 2017

Menteri Yasonna Yakin Indonesia Bisa Jadi 10 Negara Top di Dunia

Menteri Hukum dan HAM Yasona menjelaskan pentingnya gotong royong untuk membangun Indonesia.

Baca Selengkapnya

Djarot Tantang Pengerjaan Resto Apung Muara Angke Dipercepat  

20 Agustus 2017

Djarot Tantang Pengerjaan Resto Apung Muara Angke Dipercepat  

Menurut Djarot, Resto Apung Muara Angke bisa dikerjakan hanya dalam tempo sepuluh bulan.

Baca Selengkapnya

Gunakan Dana KLB Rp 65 miliar, Resto Apung Muara Angke Dibangun  

20 Agustus 2017

Gunakan Dana KLB Rp 65 miliar, Resto Apung Muara Angke Dibangun  

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan Resto Apung Muara Angke akan mengajak masyarakat naik kelas.

Baca Selengkapnya

Hary Tanoe Bakal Sulap Kebon Sirih Jadi Kawasan Kuliner  

14 Agustus 2017

Hary Tanoe Bakal Sulap Kebon Sirih Jadi Kawasan Kuliner  

Hary Tanoe mengatakan proses pembebasan lahan seluas 30 ribu meter persegi di Kebon Sirih Barat bakal rampung Maret 2018.

Baca Selengkapnya

Perizinan Pembangunan Kota Baru

14 Agustus 2017

Perizinan Pembangunan Kota Baru

Beberapa hari ini muncul polemik tentang pembangunan kota baru. Pernyataan "salah (tidak etis) menjual sesuatu yang belum ada izin" ditanggapi oleh pengembang bahwa itu adalah praktik yang biasa dalam pemasaran properti. Polemik yang terjadi sangat menarik dibahas dari sisi perizinan dalam penataan ruang.

Baca Selengkapnya

Pemerintah dan Yayasan Independen Gelar FEII 2017

12 Juli 2017

Pemerintah dan Yayasan Independen Gelar FEII 2017

Kegiatan bertajuk Kolaborasi Pemerintah Daerah untuk
Pencapaian SDGs itu rencananya diadakan pada 19-21 Juli
mendatang di JCC.

Baca Selengkapnya

3 Menteri Bahas Sejumlah Proyek Strategis Nasional di Riau  

8 Juli 2017

3 Menteri Bahas Sejumlah Proyek Strategis Nasional di Riau  

Tiga menteri Kabinet Kerja RI menyambangi Riau untuk membahas sejumlah proyek strategis nasional di daerah tersebut.

Baca Selengkapnya