TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution ditunjuk sebagai ketua tim reformasi di sektor agraria. Nantinya dia bertugas mengkonsolidasikan kepemilikan lahan, penguasaan akses, serta penggunaan lahan melalui jalur Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan perhutanan sosial.
“Kami melihat bahwa perlu dibentuk tim ini guna kontinuitas pekerjaan reforma agraria,” kata Menteri Darmin di Jakarta melalui siaran pers pada Kamis, 18 Mei 2017. “Nantinya tim ini akan terdiri dari tiga kelompok kerja atau pokja.”
Baca: Reformasi Agraria, 5 Juta Sertifikat Tanah Diterbitkan 2017
Darmin akan bertugas didampingi sejumlah kementerian terkait. Ia menggandeng Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pertanian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kantor Staf Kepresidenan (KSP).
Setiap lembaga dan kementerian akan dibagi menjadi tiga pokja. Ketiga kelompok itu adalah Pokja Pelepasan Kawasan Hutan dan Perhutanan Sosial, Pokja Legalisasi dan Redistribusi TORA, dan Pokja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
Simak: Presiden Jokowi Perintahkan Terobosan Reforma Agraria
Darmin menjelaskan, tugas Pokja Pelepasan Kawasan Hutan dan Perhutanan Sosial adalah koordinasi dan sinkronisasi pelaporan bidang pelepasan Kawasan Hutan dan Perhutanan Sosial. Sedangkan Pokja Legalisasi dan Redistribusi TORA berfokus pada sertifikasi tanah rakyat dan pembentukan tanah transmigrasi. Kemudian terakhir, Pokja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat akan dikembangkan melalui proyek satu desa, satu komoditi unggulan.
Darmin juga meminta pelaksanaan kebijakan reforma agraria dan perhutanan sosial harus memiliki prinsip dasar dan standar yang jelas. “Kebijakan ini harus ada prinsip dasar pelaksanannya yaitu siapa yang eligble dan menjadi prioritas untuk diberikan lahan,” ujarnya.
Kesepakatan untuk memperkuat Tim Reforma Agraria yaitu segera membentuk Project Office Management (PMO) dan pengumpulan database dari kementerian atau lembaga terkait yang nantinya akan disinkronisasi. Darmin menyebutkan, program ini adalah bagian dari pemerataan ekonomi di daerah.
Sebelumnya, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga menyiapkan 600 ribu hektare lahan untuk digunakan transmigrasi. Hal ini bagian dari kebijakan reforma agraria yang dijalankan pemerintah.
“Ada 600 ribu lahan yang siap dieksekusi dan diberikan kepada transmigran, baik lokal maupun Jawa,” kata Direktur Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Desa, Ahmad Erani Yustika pada Jumat, 5 Mei lalu.
Erani mengatakan lahan yang disiapkan pemerintah yakni di Kalimantan. Nanti masyarakat dari Jawa maupun dari Kalimantan bisa bermukim di lahan tersebut. Namun kata dia, saat ini warga dari Jawa hanya sedikit yang berminat mengikuti program transmigrasi.
AVIT HIDAYAT
Berita terkait
AHY jadi Menteri ATR, Walhi: Penunjukkannya seperti Membagi Jatah Kue
22 Februari 2024
Walhi mengatakan pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN semakin menunjukkan bahwa mekanisme pengangkatan menteri di RI masih jauh dari harapan.
Baca SelengkapnyaMahfud MD Sebut Redistribusi Tanah Bukan Sekadar Bagi Sertifikat Tanah, Apa Itu Land Reform?
24 Desember 2023
Cawapres Mahfud MD menyebut land reform bukan sekadar bagi-bagi sertifikat tanah. Apa itu land reform, bagaimana penerapannya di Indonesia?
Baca SelengkapnyaKebijakan Satu Peta Perbaiki Tata Kelola Geospasial
22 Maret 2023
Satu Peta telah untuk perbaikan tata kelola penerbitan izin dan hak atas tanah.
Baca SelengkapnyaKUR Festival agar Pemuda Semangat Berwirausaha
22 Maret 2023
Pemerintah berupaya mendorong UMKM untuk mengakses pembiayaan KUR sehingga usahanya cepat naik kelas.
Baca SelengkapnyaIndonesia Dorong Kawasan ASEAN Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia
16 Maret 2023
Kawasan ASEAN mempunyai modal cukup mumpuni untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia dengan PDB mencapai US$ 3,36 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah AS Dukung Kemitraan Indo Pacific Economic Framework
16 Maret 2023
Pemerintah Indonesia tetap memiliki harapan besar pada IPEF untuk menghasilkan hal-hal konkret.
Baca SelengkapnyaRapat Konsultasi GTRA Digelar, Bahas Otsus dan Masyarakat Adat
15 Maret 2023
UU Otsus merupakan wujud keseriusan negara untuk Masyarakat Adat di Papua
Baca SelengkapnyaMasa Jabatan Perry Warjiyo Berakhir Mei, Simak Deretan Nama Gubernur BI dari Pertama hingga Kini
7 Februari 2023
Masa jabatan Gubernur BI Perry Warjiyo akan berakhir pada Mei 2023 ini. Perry menjabat sejak 23 Mei 2018. Siapa saja yang pernah menjadi Gubernur BI?
Baca SelengkapnyaKPA: Rezim Jokowi Gagal Melakukan Agenda Reforma Agraria
26 Januari 2023
Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika sebut rezim pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi gagal melakukan agenda reforma agraria.
Baca SelengkapnyaBPKP Bakal Audit Realisasi Penyaluran KUR
13 Januari 2023
BPKP mengaudit pelaksanaan kredit usaha rakyat (KUR). Penyaluran KUR terus meningkat dalam lima tahun terakhir.
Baca Selengkapnya