TEMPO.CO, Bandung - Penetapan PT Angkasa Pura II sebagai operator awal Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, belum rampung dinegosiasikan. Direktur Utama PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Virda Dimas Ekaputra mengatakan pihaknya masih membahas draf perjanjian kerja sama (PKS) dengan pihak AP II.

“Butir-butir (perjanjian) umum sudah selesai, tinggal butir-butir khusus tentang finansial yang belum final,” katanya di Bandung, Selasa, 16 Mei 2017.

Baca: Bandara Kertajati Raih Pembiayaan Rp 930 Miliar

Menurut Virda, draf finansial adalah pembahasan paling penting, mengingat akan muncul hitungan berapa kewajiban bayar pihaknya pada AP II dalam kerja sama operasi bandara yang akan dioperasikan pada pertengahan 2018 tersebut. “Nanti rencananya yang mengoperasikan AP II dulu, lalu kami backup. Kami gunakan juga (izin) badan usaha bandar udara (BUBU) milik AP II,” tuturnya.

Baca: Pembangunan Sisi Udara Bandara Kertajati Kelar Akhir 2017

Sedangkan untuk kesepakatan yang bersifat umum dan sudah disepakati, kata Virda, terkait dengan lingkup kerja kedua belah pihak. AP II dalam pengelolaan nanti akan mengendalikan operasi dan perawatan sementara PT BIJB akan bergerak dalam bidang komersial. “Ini sesuai dengan kapasitas masing-masing,” ujarnya.

Pihaknya tidak gentar terhadap urusan biaya yang akan dikeluarkan nanti saat PKS sudah terwujud. Korporasi saat ini sudah mendapat lampu hijau dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna melepas reksa dana penyertaan terbatas (RDPT). “Yang akan kami rilis hasil appraisal itu Rp 930 miliar, senilai 31 persen saham,” katanya.

Saat ini, BIJB tengah menuntaskan urusan administrasi sebelum melepas reksa dana penyertaan terbatas tersebut. Dari sisi calon pembeli, Virda memastikan semuanya tengah dalam posisi menunggu, baik BPJS Ketenagakerjaan maupun asuransi dalam negeri dan asing. “Sebentar lagi kami rilis, mudah-mudahan semuanya laku,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa memastikan Pemerintah Provinsi Jaw Barat sudah meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera mengambil alih pengelolaan jalan Kadipaten-Jatibarang. “Panjangnya sekitar 41 kilometer, kami mohon untuk menjadi jalan nasional,” tuturnya.

Permohonan ini diajukan dengan pertimbangan, jika menjadi jalan nasional, lebar dan kapasitas jalan akan bertambah sesuai dengan kriteria akses menuju bandara bertaraf internasional. Pada 2017 ini, pihaknya juga meminta kementerian membantu pembangunan jalan akses non-tol sepanjang 1,8 kilometer. “Serta jalan lingkar bandara pada 2018 mendatang, sudah kami sampaikan,” katanya.

Iwa juga memastikan permintaan pada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) agar segera menerbitkan izin akses jalan tol turut diajukan. Meski tol bandara masih mendapat penolakan dari Majalengka, permohonan ini tetap diproses agar pada saat diperlukan tidak perlu menempuh tahapan kembali. “Kami sudah memohon izin dari BPJT agar permohonan bisa diterbitkan,” tuturnya.

Kepala Dinas Perhubungan Jabar Dedi Taufik menambahkan, pihaknya tengah membidik kerja sama sistem dan alat transportasi dengan Provinsi Guangxi Zhuang, Cina. Dia mengaku Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sudah tertarik menerapkan pemberlakuan motor listrik di perkotaan di sana. “Kami akan menawarkan sistem transportasi dan alat transportasi di Bandara BIJB nanti ke provinsi Guangxi Zhuang,” ucapnya.

Menurut Iwa, Guangxi memiliki sistem transportasi yang sangat berkembang, dari industri otomotif yang sudah menghasilkan 2 juta unit per tahun, pelabuhan terbesar di Cina dan sudah beberapa kali mendorong peningkatan kapasitas pelabuhan di negara lain yang bekerja sama dengan mereka, sampai kereta api cepat dengan jalur sepanjang 1.750 km. “Kami bisa menggunakan kendaraan merek Wu Ling itu di bandara untuk sarana transportasi di sana (BIJB),”katanya.

BISNIS.COM