TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan reklamasi di utara Jakarta harus tetap berjalan. "Enggak boleh gara-gara satu orang kita jadi berhenti," ujar dia selepas konferensi tingkat menteri Asosiasi Poros Samudera Hindia (IORA) di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Mei 2017.

Komentar itu dilontarkan menanggapi Gubernur Terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan yang tidak sepakat dengan rencana pembuatan pulau itu.

Baca: DPR Tinjau Proyek Reklamasi Teluk Jakarta, Ini Hasilnya

Luhut berujar berdasarkan data-data yang ada, sejauh ini tidak ada pilihan yang lebih baik daripada mereklamasi untuk menanggulangi persoalan di utara Jakarta. "Silakan saja dipelajari dulu, siapa tau ada pilihan yang lebih bagus," ujar dia.

Meneruskan proyek reklamasi, ujar Luhut, adalah tentang kontinuitas pemerintahan. Sebab, gagasan reklamasi ini muncul sejak zaman Presiden Soeharto berkuasa. "Penandatanganan sudah sejak 1995 oleh Pak Harto, kemudian diperbaharui dan dieksekusi sebagian oleh Presiden SBY, lalu kemudian dieksekusi juga oleh Presiden Jokowi saat jadi Gubernur DKI Jakarta," ucapnya.

Simak: Kajian Reklamasi Teluk Jakarta Rampung

Luhut menilai, isu reklamasi ini kerap dipolitisasi tanpa terlebih dahulu melihat sejarah. "Ini adalah program jangka panjang, tidak mungkin bila sekadar studi yang seketika, atau dituding kepentingan bisnis seseorang lah," dia berujar.

Pulau itu, kata Luhut, sudah dibagi-bagi sejak zaman Presiden Soeharto. Sehingga, dia tidak mempersoalkan ataupun berkepentingan tentang siapa yang nanti mengelola pulau itu. "Kami enggak tahu. Mau pulaunya siapa kek, bukan urusan kami," ujarnya.

Oleh karena itu, Luhut menghimbau agar tidak terlalu mudah membuat pernyataan mengenai proyek itu. "Pelajari dulu benang merahnya. Saya juga enggak terlibat tahun 1995 kok," Luhut menutup pernyataannya. Kini rencana reklamasi sedang dikaji kembali oleh pemerintah.

CAESAR AKBAR | WAWAN PRIYANTO