TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan nuklir milik pemerintah Rusia, Rosatom, menawari pemerintah untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Hari ini, perwakilan Rosatom mengunjungi Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan untuk membahas tawaran tersebut.

"Mereka usulkan turnkey project untuk nuclear power plat. Yang cocok di pulau-pulau yang tidak ada gempa bumi, seperti Bangka dan Kalimantan Timur," kata Luhut usai pertemuan tersebut di Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Jakarta, Selasa, 9 Mei 2017.

Baca: Menteri Riset Katakan Bangka Belitung Layak Dibangun PLTN

Menurut Luhut, usulan tersebut masih akan dikaji terlebih dahulu oleh pemerintah. "Kalau pun iya, itu butuh waktu sepuluh tahun prosesnya. Jadi kita belum tentukan. Kita juga belum siap, (mesti) sosialisasi ke masyarakat. Jadi butuh waktu untuk itu," ujarnya.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar sepakat dengan Luhut. Menurut dia, pemerintah mesti mengkaji apakah masyarakat sudah siap dengan teknologi nuklir. "Penerimaan publik terhadap nuklir ini yang perlu kita bangun," tuturnya.

Selain itu, pemerintah juga mesti mengkaji permintaan terhadap nuklir. Saat ini, permintaan listrik terbesar ada di Jawa dan Bali. "Yang dia ajukan Bangka, Batam, dan Kalimantan Timur. Kalau Bangka, demand-nya gimana? Kan tidak mungkin bangun nuklir 100 megawatt," kata Arcandra.

Simak: PLN Tertarik Kembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Menurut Arcandra, dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN), penggunaan teknologi nuklir juga dibatasi sebagai pilihan terakhir untuk membangun pembangkit listrik. "Kita evaluasi lah. Kalau ini option terakhir, apa maksud option terakhir ini. Apakah kita ga boleh bangun nuklir?" ujarnya.

Arcandra mengatakan Rosatom belum membahas jumlah investasi yang akan digelontorkannya untuk proyek tersebut. "Cuma lokasi di mana, kesiapan kita gimana, cara investasinya gimana, teknologinya, kapan akan dimulainya, dan apakah kita ada rencana ke nuklir," tuturnya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI