TEMPO.CO, Jakarta -Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dzulfian Syafrian menyambut positif turunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2017 sebesar 0,28 persen. Angka pengangguran turun dibandingkan Februari 2016 atau 0,17 persen.

Baca: BPS: Angka Pengangguran Menurun pada Februari 2017

Menurut dia, hal tersebut menunjukkan penyerapan tenaga kerja meningkat. "Namun, naiknya jumlah masyarakat yang masuk dalam kategori angkatan kerja sebesar 6,11 juta orang dibandingkan Agustus 2016 atau 3,88 juta dibandingkan Februari 2016 harus diwaspadai pemerintah karena hal ini bisa menjadi dua mata pisau," kata Dzulfian dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 5 Mei 2017.

Baca: BPS: Pengangguran Turun 530 Ribu di Kuartal III 2016

Dzulfian berujar, besarnya masyarakat yang tergabung dalam angkatan kerja dapat menjadi modal pembangunan. Masyarakat tengah berada dalam usia produktif. "Apalagi negara-negara maju seperti Eropa atau Jepang justru sedang mengalami masyarakat yang menua atau ageing society," ujar Dzulfian.

Menurut Dzulfian, peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut menjadi bonus demografi bagi Indonesia. Bonus demografi itu, kata dia, dapat mendongkrak perekonomian secara cepat jika dikelola dengan tepat. "Namun, jika pemerintah tidak mampu mengelolanya, bonus demografi bisa menjadi beban demografi," tuturnya.

Beban demografi, Dzulfian menilai, dapat terjadi apabila lapangan kerja tidak tersedia bagi penduduk berusia produktif. "Alhasil, ancaman pengangguran muda akan sangat besar. Jika hal ini terjadi, ini akan menjadi beban bagi Indonesia karena konsekuensi pengangguran akan sangat besar, seperti meningkatnya kriminalitas, radikalisme, dan lain-lain."

Dzulfian pun mendesak agar penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan kualitas lapangan kerja menjadi fokus utama pemerintah selama fase bonus demografi ini. "Khusus untuk penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih berkualitas, hal ini penting untuk diperhatikan karena 58 persen pekerjaan di Indonesia masih kurang berkualitas," ujarnya.

Menurut Dzulfian, salah satu kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah dalam emperbaiki lapangan kerja adalah ekonomi berorientasi investasi. "Stabilitas ekonomi dan politik serta ketersediaan infrastruktur adalah dua agenda besar yang harus disiapkan pemerintah jika hendak mengamankan investasi dan memperbaiki kualitas pekerjaan bagi masyarakat."

ANGELINA ANJAR SAWITRI