TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan mewajibkan semua pengguna jalan tol di Indonesia melakukan transaksi dengan nontunai, mulai Oktober tahun ini. "Kami sudah punya program, Oktober ini semua cashless," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono kepada pers setelah bertemu Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo di Jakarta, Rabu, 3 Mei 2017.

Basuki menjelaskan, sebagai penyedia infrastruktur, pihaknya menunggu komando dari Bank Indonesia untuk mengeluarkan aturan yang diperlukan bagi kebijakan atau gerakan pembayaran nontunai itu. "Problem saat ini, kalau pengguna jalan tol tap hari ini, BUJT-nya baru terima duitnya 180 hari kemudian. Ini yang kurang oke dari sisi operator jalan tol," katanya.

Jika nanti menjadi nontunai 100 persen, Basuki berharap transaksi bisa diselesaikan atau uangnya bisa diterima oleh operator pada sore harinya. Basuki menyebutkan, transaksi di jalan tol di seluruh Indonesia itu per tahun bisa mencapai Rp 12 triliun.

Agus Martowardojo mengaku sebenarnya Presiden Joko Widodo mempunyai visi bahwa pengguna jalan tol tak perlu berhenti untuk tap kartu tol. "Untuk menuju ke sana, perlu standardisasi dan kami ingin semua perbankan bisa ikut menerbitkan kartu elektronik untuk bisa dipakai interkoneksi dan interoperasi," ujarnya.

Sistem pembayaran ini, kata Agus, sejalan dengan national payment gateway. Jadi, menurut dia, nanti semua penerbit kartu tol, bank-bank dan bukan bank, kalau mau menerbitkan kartu pembayaran itu, harus standar. "Kita punya clearing dan settlement, " katanya.

Clearing dan settlement adalah membuat tagihan antara satu ruas jalan tol dan ruas jalan tol lain serta perbankan semua bisa berjalan dengan lancar. "Sekarang ini sudah cukup banyak yang bisa membayar dengan kartu, tapi belum seperti global best practice. Visi kami akan ke sini, " kata Agus.

Pengguna jalan tol dengan kartu saat ini baru 23 persen. Menurut Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry TZ, sebelum Oktober, pihaknya telah melakukan sosialisasi. "Termasuk di dalamnya adalah kesiapan alat. Alat sudah siap dari Februari kemarin, sudah bisa terima nontunai semua," katanya.

Untuk perbankan, bank diajak menghapuskan biaya 0,03 persen dari setiap transaksi. Hal lain yang disiapkan adalah kemudahan top up bagi pemilik kartu. "Pembaca kartu di jalan tol bisa bagi semuanya, dari segala macam bank, dan tentu standarnya harus sama, " ucap Herry.

ANTARA