TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan ada penurunan serapan gabah pada April 2017 dibanding April 2016. Menurut dia, serapan gabah bisa dikatakan anjlok jika dibandingkan dengan tahun lalu, bahkan dengan bulan sebelumnya pun angkanya turun.
”April tahun lalu itu serapannya 647 ribu ton, tahun ini 424 ribu ton. Turun itu,” kata Amran Sulaiman saat ditemui di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Mei 2017.
Amran menuturkan serapan gabah pada Maret tahun ini masih lebih baik daripada April tahun ini. Diketahui, serapan gabah Bulog pada Maret lalu adalah 426 ribu ton. “Maret tak usah dibicarakan karena baik, April anjlok itu.”
Baca: April 2017, Penerimaan Bea-Cukai Sama dengan Tahun Lalu
Meski begitu, Menteri Pertanian menyatakan harga beras tak akan naik. Dia menjelaskan, stok beras saat ini adalah 2,2 juta ton, dan itu memenuhi gudang-gudang milik Bulog. “Tidak ada alasan harga beras ini naik,” ujarnya.
Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Perum Bulog Imam Subowo mengakui realisasi serap gabah pada April memang tak meyakinkan. Dia menyatakan angka serapan gabah yang rendah khususnya terjadi pada hari Minggu. Pada hari itu, angka serapan selalu lebih rendah dari hari lainnya.
Simak: Banjir Bandang Magelang, Alat Berat Dikirim
Menurut Imam, kendala lain yang dihadapi dalam penyerapan gabah adalah harga gabah kering panen (GKP) yang cukup tinggi, ditambah permintaan yang tinggi dan keterbatasan gudang. “Kami harap bisa ada pembahasan lebih lanjut.”
Soal gudang, kata Imam, ruang yang ada adalah 257.832 ton, tapi semua ruang yang ada sudah penuh. Langkah yang kemudian akan diambil oleh Perum Bulog adalah menyewa gudang-gudang milik pemerintah daerah.
DIKO OKTARA
Berita terkait
Novel Baswedan Sebut Jika Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri Bisa jadi Pintu Masuk Kasus Lainnya
3 hari lalu
Novel Baswedan menjelaskan, jika Firli Bahuri ditahan, ini akan menjadi pintu masuk bagi siapa pun yang mengetahui kasus pemerasan lainnya.
Baca SelengkapnyaKesaksian Permintaan Uang dari Syahrul Yasin Limpo Saat Jadi Mentan, untuk Perawatan Kecantikan Anak hingga Kado
4 hari lalu
Sejumlah pejabat Kementerian Pertanian dihadirkan sebagai saksi di sidang lanjutan dugaan pemerasan dan gratifikasi oleh Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Masih Proses Dugaan Pelanggaran Etika oleh Dua Pimpinan Komisi Antikorupsi
5 hari lalu
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masih memeriksa dugaan pelanggaran etika oleh dua pimpinan KPK.
Baca SelengkapnyaKuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Jelaskan Poin Keberatan terhadap Kesaksian Eks Ajudan Panji Harjanto
5 hari lalu
Kuasa hukum bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Djamaludin Koedoeboen, menuturkan poin keberatan terhadap kesaksian eks ajudan Panji Harjanto.
Baca SelengkapnyaSidang Syahrul Yasin Limpo Ungkap Beberapa Rahasia, Termasuk Permintaan Firli Bahuri Rp 50 Miliar
6 hari lalu
Beberapa rahasia terungkap saat sidang Syahrul Yasin Limpo, termasuk adanya permintaan Rp 50 miliar dari Ketua KPK saat itu Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaEks Ajudan Syahrul Yasin Limpo Ungkap Ada Permintaan Uang Rp 50 Miliar dari Firli Bahuri
9 hari lalu
Eks ajudan Syahrul Yasin Limpo mengetahui adanya permintaan uang sebesar Rp 50 miliar dari mantan Ketua KPK Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaUsut TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Kepala Biro Umum Setjen Kementan
26 hari lalu
KPK memanggil Kabiro Umum Setjen Kementan sebagai saksi dalam penyidikan TPPU Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaUsai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab
30 hari lalu
Hakim PN Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), dalam perkara dugaan gratifikasi
Baca SelengkapnyaKPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat
30 hari lalu
KPK menemukan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan proyek-proyek di Kementerian Pertanian saat menggeledah kediaman CEO PT Mulia Knitting Factory Hanan Supangkat.
Baca SelengkapnyaPemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024
30 hari lalu
Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.
Baca Selengkapnya