Kepala BKPM Thomas Lembong saat Memberikan Keterangan Pers Realisasi Investasi Kuartal I di Kantor BKPM Jakarta, 26 April 2017. Tempo/Tongam sinambela
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengatakan kunjungan Presiden Jokowi ke Hong Kong bertujuan untuk menjaring investasi.
Thomas Lembong menuturkan peranan penting Hong Kong di Asia Pasifik, yakni sebagai pusat finansial pendanaan dan pintu gerbang pusat manufaktur di daratan Cina. "Hong Kong itu sentra finansial, kalau kita bicara pendanaan infrastruktur, aliran modal, ya Hong Kong salah satu sentra investasi atau financial center," katanya, Rabu 26 April 2017.
Jokowi dijadwalkan akan mengunjungi Hong Kong pada 30 April 2017, mendatang. Meski tujuan utamanya bertemu dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di sana, pada hari kedua kunjungan Kepala Negara akan melakukan pertemuan bisnis dan bertemu sejumlah CEO Hong Kong.Pertemuan bisnis itu akan membahas beberapa hal terkait peningkatan kerja sama di bidang ekonomi bersama Hong Kong.
Thomas Lembong menjelaskan, pemerintah Cina memiliki program One Belt One Road sebagai zona integrasi ekonomi euroasia yang akan mengembangkan infrastruktur dari Afrika Timur, Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara dan Cina. "Jadi kami antisipasi bahwa Hong Kong ini akan memainkan peranan yang sangat besar dalam program Chna untuk mengembangkan infrastruktur," katanya.
Thomas Lembong menuturkan kunjungan Presiden Jokowi ke Hong Kong juga penting lantaran wilayah tersebut menjadi pintu gerbang Cina Selatan yang menjadi pusat manufaktur. Kawasan China Selatan yang dikenal sebagai "Pearl River Delta" itu terdiri atas sejumlah pusat manufaktur dunia seperti Shenzen dan Guangzhou.
Kunjungan Presiden Jokowi ke sana, kata Thomas Lembong, akan menjadi salah satu cara menjaring investasi manufaktur agar bisa menanamkan modal mereka di Indonesia. "Semua dari Apple, Lenovo, Huawei, semua barang elektronik itu manufakturnya di Cina Selatan. Jadi saat mereka mulai pindahkan pabrik ke Asia Tenggara, kita harus mulai ajak bicara mereka," kata bekas Menteri Perdagangan itu.
