Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadumuljono (kedua kiri) dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan (kedua kanan) meninjau Bendungan Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, 17 Maret 2016. Bendungan Jatigede akan dimanfaatkan untuk irigasi, sarana penyedia air baku, dan PLTA. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengakui proyek irigasi berjalan lambat akibat terbatasnya anggaran. "Kementerian PUPR membutuhkan anggaran Rp 930 triliun selama lima tahun, sementara uang yang ada hanya Rp 380 triliun," kata Basuki di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Selasa, 25 April 2017.
Menurut Basuki, anggaran untuk irigasi 2015 - 2016 adalah sebesar Rp 12 triliun. Dana itu untuk untuk merehabilitasi saluran irigasi yang ada dan juga untuk pembangunan saluran irigasi baru. "Butuhnya Rp 40 triliun, besar sekali."
Basuki melanjutkan, Kementerian PUPR bisa menyiasatinya, namun target pembangunan tetap tak berubah. Ini yang membuat pencapaian proyek menjadi rendah.
Di Kementerian PUPR, Basuki mengatakn, ada review rencana seperti evaluasi di tiap pertengahan tahun, di sanalah dilihat perkembangan tiap proyek. "Yang jalan lamban pembangunan irigasi, kalau rehabilitasi oke."
Mengenai soal dana, Basuki mengungkapkan pembangunan infrastruktur tak hanya memakai APBN tetapi juga kerja sama dengan badan usaha dan juga ada dana alokasi khusus. "Jadi pembangunan irigasi baru mungkin masih 26-27 persen," ucapnya.
