TEMPO.CO, Yogyakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah merealisasikan dana program kemitraan mencapai Rp 1,7 triliun atau 39 persen dari total anggaran Rp 2,3 triliun pada 2016 untuk berbagai sektor usaha di tujuh wilayah di Indonesia.

"Bantuan program kemitraan itu telah kami salurkan untuk 41.000 mitra binaan BUMN," kata Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Kementerian BUMN RI Indriani Widiastuti dalam acara workshop "Sinergi BUMN Hadir Untuk Negeri Menuju Indonesia Digdaya" di kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta, Jumat, 21 April 2017.

Menurut Indriani, kelompok usaha perdagangan merupakan sektor yang paling banyak memperolah dana pinjaman modal kerja dari program kemiteraan itu dengan persentase 41 persen. Hal itu karena sektor ini dinilai lebih cepat dan mudah dalam mengembalikan pinjaman.

Sementara untuk sektor usaha pertanian dana pinjaman dari program kemitraan masih mencapai 17 persen. Alasannya, sektor itu memiliki risiko lebih tinggi dalam pengembalian pinjaman.

"Untuk pedagang mereka jualan sehari bisa langsung dapat untung, sedangkan petani harus menunggu masa panen, itu pun belum tentu berhasil," kata dia.

Ditinjau dari sisi wilayah, Indriani mengakui penyaluran dana program kemitraan BUMN sebagian besar masih di Pulau Jawa (57 persen), diikuti Sumatera 21 persen, Kalimantan 7 persen, Sulawesi 9 persen, Kepulauan Nusa Tenggara 5 persen, Papua 1 persen, dan Maluku 0,7 persen.

"Jawa paling besar karena penduduk Indonesia paling besar terkumpul di Jawa, apalagi aktivitas perdagangannya juga cukup besar," kata dia.

Program Kemitraan merupakan salah satu bentuk implementasi program Tanggung Jawab Sosial (CSR) dari 111 BUMN, selain program Bina Lingkungan. Hingga saat ini BUMN yang paling besar menyalurkan dana CSR adalah sektor perbankan, telekomunikasi, dan migas. "Kami berharap seluruh BUMN bisa menggenjot dana CSR ," kata dia.

ANTARA