TEMPO.CO, Jakarta - Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menyatakan salah satu faktor penting yang dapat mendukung industri kreatif agar cepat tumbuh dan berkembang adalah akses jaringan Internet yang merata hingga ke wilayah pelosok Indonesia.

Fadjar Hutomo, Deputi Akses Permodalan Bekraf mengemukakan industri kreatif sepanjang tahun lalu telah berhasil menyumbang sekitar Rp800 triliun atau sekitar 8 persen dari total produk domestik bruto (PDB) dengan pertumbuhan year-on-year mencapai 5 persen. Selain menyumbang PDB nasional, industri kreatif merupakan sektor keempat terbesar dalam penyerapan tenaga kerj‎a di Indonesia.

"Ekonomi kreatif kini semakin mendapat perhatian utama di banyak negara, karena dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap perekonomian," tuturnya di Jakarta, Kamis, 20 April 2017.

Dia menjelaskan melalui kontribusi nyata tersebut, pemerintah memastikan akan terus mendorong industri kreatif seperti startup digital yang dewasa ini terus berkembang sejalan dengan pertumbuhan pengguna akses Internet di Indonesia. ‎Menurutnya, selain akan memberikan wadah bagi pelaku industri kreatif untuk menuangkan ide-idenya, pemerataan Internet dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong para pelaku.

"Harus diakui bahwa jaringan Internet kini sangat berperan penting dalam mengenalkan dan memasarkan produk industri kreatif. Pemasaran sistem online memiliki jangkauan sangat luas dan dalam waktu singkat," katanya.

Namun menurutnya, pemerataan akses Internet tersebut ada di ranah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Dia mengatakan Kemenkominfo wajib untuk menghadirkan akses Internet ke seluruh wilayah agar ekonomi berbasis digital kreatif dapat terus berkembang.

"‎Akses Internet ini ada di ranah Kemenkominfo. Pemerataan akses Internet ini harus dilakukan agar industri kreatif berkembang dan tumbuh," ujarnya.

Seperti diketahui, saat ini ada sekitar 16 subsektor yang akan terus berkembang selama 2015--2019, yakni seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio, aplikasi game, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, periklanan, musik, penerbitan, fotografi, desain produk, fashion, film animasi dan video, kriya, dan kuliner.

Namun sayangnya, ‎akses Internet yang tersedia saat ini belum merata ke seluruh wilayah khususnya di daerah pelosok Indonesia. Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2016 mengungkap bahwa penetrasi internet mayoritas masih berada di Jawa.

Dari survei yang dipresentasikan oleh APJII tersebut tercatat bahwa sekitar 86,3 juta orang atau 65 persen dari angka total pengguna Internet tahun ini berada di Pulau Jawa. Sisanya sekitar 20,7 juta atau 15,7 persen di Sumatera. Sebesar 8,4 juta atau 6,3 persen di Sulawesi. 7,6 juta atau 5,8 persen di Kalimantan. 6,1 juta atau 4,7 persen di Bali dan NTB. 3,3 juta atau 2,5 persen di Maluku dan Papua.

Kondisi geografis dan besarnya investasi yang dikeluarkan untuk membangun akses telekomunikasi di daerah menjadi alasan utama malasnya operator telekomunikasi untuk menghadirkan layanannya di daerah pelosok.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais mengatakan layanan 4G LTE juga dibutuhkan oleh masyarakat di pedesaan yang memiliki potensi seperti destinasi wisata dan potensi ekonomi agar semakin dikenal di dunia internasional. "Apalagi wisatawan lokal dan dunia saat ini sedang mencari tempat wisata yang antimainstream. Saya kira dengan menggunakan media internet 4G LTE hal tersebut bisa dilakukan,” tuturnya.

Menurut putra mantan Ketua MPR Amien Rais itu, ‎dengan layanan 4G LTE masyarakat dapat merasakan pengalaman mobile digital lifedata-style yang sesungguhnya khususnya pagi para pelaku usaha kecil atau UKM untuk memanfaatkan teknologi telekomunikasi demi meningkatkan daya saing serta meperluas jaringan marketingnya.

"Selain itu, manfaat bagi pelanggan lainya untuk melakukan download, upload, ataupun sharing berbagai jenis konten dalam file besar seperti foto, video, games, aplikasi, dan lain sebagainya dengan jauh lebih baik," ujar Hanafi.

Senada disampaikan Brahima Sanou, International Telecommunication Union (ITU) Development Bureau yang menyampaikan kondisi geografis seharusnya tidak menjadi halangan bagi swasta untuk membangun infrastruktur telekomunikasi. "Jika pembangunan infrastruktur tidak segera diratakan bagaimana mungkin digital ekonomi bisa terwujud," katanya.

BISNIS.COM