TEMPO.CO, Jayapura - Manajemen Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) Papua dan Papua Barat mengaku optimistis bisa menyerap 51 ribu ton beras produksi lokal sepanjang 2017. Kepala Bulog Divre Papua dan Papua Barat, Fauzi Muhammad, mengungkapkan sebagian besar penyerapan tersebut akan berasal dari Kabupaten Merauke dan sisanya dari Nabire.
"Di Merauke banyak dilakukan pencetakan sawah baru, dan beras Merauke kualitasnya bagus namun disana masih kekurangan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri," ujarnya, di Jayapura, Ahad, 16 April 2017.
"Panen ini baru mulai dan puncaknya pada Mei 2017. Nah kita harapkan sampai dengan akhir tahun Bulog bisa menyerap sampai 50 ribu karena kita punya terget 46 ribu ton," sambungnya.
Menurut Fauzi, bila memungkinkan hasil penyerapan di Merauke akan juga disebarkan ke wilayah lain di Papua. "Saya berangan-angan beras Merauke bisa mensuplai seluruh kebutuhan Papua, kalau memungkinkan kita kirim lagi ke Maluku," kata Fauzi.
Sedangkan untuk di Nabire, ia menyebut angkanya masih di bawah Merauke, namun dengan adanya penambahan lahan persawahan, ia mengaku telah menaikan target penyerapan dari sebelumnya 750 ton menjadi 1.000 ton.
"Di samping Merauke ada juga di Nabire yang juga melakukan pencetakan sawah baru. Kita harapkan dari sana kita dapat 1.000 ton," kata dia.
Faisal Basri Tanggapi Airlangga Hartarto soal Produksi Beras Anjlok 5,88 Juta Ton karena El Nino: Bluffing Luar Biasa
18 hari lalu
Faisal Basri Tanggapi Airlangga Hartarto soal Produksi Beras Anjlok 5,88 Juta Ton karena El Nino: Bluffing Luar Biasa
Faisal Basri mengkritik statment Airlangga Hartarto dalam sidang sengketa Mahkamah Konstitusi yang menyebut produksi beras di Indonesia turun karena El Nino.
Jokowi Ikut Salurkan Bansos Beras di Jambi, Pastikan Penyalurannya Dilanjutkan Sampai Juni
27 hari lalu
Jokowi Ikut Salurkan Bansos Beras di Jambi, Pastikan Penyalurannya Dilanjutkan Sampai Juni
Presiden Joko Widodo alias Jokowi ikut menyalurkan bantuan pangan atau bansos beras di Jambi hari ini. Jokowi mengklaim bantuan ini menjadi salah satu program pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi, utamanya inflasi beras.
