TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi menyatakan proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt yang menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan bisa jadi karena sejak awal tidak layak. “Terlunta-luntanya proyek pembangkit itu bisa karena faktor tidak feasible,” ujarnya ketika dihubungi, Senin, 10 April 2017.

Karena itu, Sofjan berpendapat, tidak semua proyek pembangkit bermasalah tersebut tak bisa diteruskan. Ia juga menyatakan tak tertutup kemungkinan masalah ada pada mitra kerja PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Baca: Proyek Listrik Mangkrak Terancam Kena Denda

Sofjan mencontohkan, salah satu mitra kerja perusahaan setrum negara yang bermasalah terlihat di proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Waai, Ambon. Molornya proyek itu diduga terjadi karena salah manajemen dari pihak kontraktor.

Pernyataan Sofjan menanggapi hasil audit BPK yang menyoroti proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt karena terlambat dalam penyelesaiannya. Menurut dia, PLN harus segera menindaklanjuti temuan BPK dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh. “Yang tidak bisa (diselesaikan, ditanyakan saja dulu ke PLN.”

BPK sebelumnya menemukan 65 masalah dalam program percepatan pembangunan pembangkit listrik 10 megawatt. Akibatnya, negara berpotensi merugi hingga Rp 5,65 triliun. Hal itu disampaikan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II tahun 2016.

Setidaknya, ada lima proyek pembangkit yang bermasalah, yaitu PLTU Tanjung Balai Karimun, PLTU Ambon (Waai), PLTU 2 NTB Lombok, PLTU Kalimantan Barat 2, dan PLTU Kalimantan Barat 1.

ADITYA BUDIMAN