Menteri Rini Minta Masalah Lahan Tol Medan-Binjai Tuntas April

Reporter

Kamis, 6 April 2017 08:40 WIB

Ilustrasi Pembangunan jalan tol. Tempo/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno meminta pimpinan proyek jalan tol ruas Medan-Binjai menuntaskan pembebasan lahan yang masih tersisa untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jalan sepanjang 17 km itu.

"Saya meminta sebelum akhir April 2017 pembebasan lahan selesai. Pembebasan juga termasuk lahan akses yang menuju jalan tol," kata Menteri BUMN Rini Soemarno, saat meninjau pembangunan infrastuktur dan pemasangan tiang panjang Rusun Sukaramai, di Medan, Rabu, 5 April 2017.

Rini bersama tiga menteri lainnya yaitu Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, termasuk Jaksa Agung HM Prasetyo meninjau langsung progres pembangunan ruas tol Medan-Binjai. Pada kesempatan itu, keempat menteri dan Jaksa Agung langsung berdialog bagaimana mempercepat proses pembebasan lahan.

Menurut Rini, penyelesaian pembangunan tol di Kota Medan tersebut tidak terlalu mudah karena beberapa bidang lahan ada yang belum clear. "Jalan tol sebagian besar sudah dibebaskan. Namun beberapa bidang belum juga diselesaikan, termasuk lahan milik PTPN II. Sudah dibebaskan namun masih dikuasai penggarap," tegas Rini.

Baca:
Musabab Daerah Menolak Daging Kerbau Impor dari India
Alasan Stabilitas Investasi, Freeport Boleh Ekspor Lagi
Laba Naik, Kinerja Bank hingga Februari 2017 di Bawah Ekspektasi

Kendalanya, kata dia, ada lokasi yang lahannya masih didiami 398 kepala keluarga, ketika mereka diminta meninggalkannya justru meminta ganti rugi. "Sesungguhnya pada seksi 3 praktis tidak ada kendala, hanya menunggu proses penuntasan pembebasan lahan di seksi 1 dan 2. Di kawasan Binjai sudah selesai, tinggal di Kota Medan," ujar Rini.

Menurut data, hingga 30 Maret 2017 lahan yang belum bebas terdapat seksi 1 yang berlokasi di Tanjung Mulia, yaitu tiga bidang lahan masih dalam sengketa, dan tiga bidang lahan rencanya konsinyasi. Selanjutnya satu bidang lahan di Desa Tanjung Mulia Hilir sebanyak 133 bidang masih dalam status musyawarah, satu bidang masih sealam sengketa. Termasuk lahan Stanvas 4 bidang dan penggarap 144 KK, yang masuk dalam status finalisasi inventarisasi proses apraisal.

Dari sisi pembangunan fisik, ruas Tanjung Mulia-Helvetia seksi 1 baru mencapai 16,72 persen, ruas Helvetia-Sei Semayang (Seksi 2) mencapai 88,43 persen, dan ruas Sei Semayang-Binjai (Seksi 3) mencapai 86,27 persen.

ANTARA

Berita terkait

Cara Cek Kelulusan Hingga Jadwal Seleksi Tes online Rekrutmen Bersama BUMN

2 hari lalu

Cara Cek Kelulusan Hingga Jadwal Seleksi Tes online Rekrutmen Bersama BUMN

Ini yang harus diperhatikan dan dipantau saat ikut rekrutmen bersama BUMN.

Baca Selengkapnya

Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur

3 hari lalu

Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur

AHY mengaku telah membahas progres perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Baca Selengkapnya

AHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN

3 hari lalu

AHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN

Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan pesan Presiden Jokowi mengenai pembebasan lahan di IKN yang tidak boleh menimbulkan korban.

Baca Selengkapnya

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

3 hari lalu

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

DK PWI telah memutuskan memberikan sanksi dan tindakan organisatoris terhadap Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun dan tiga pengurus PWI lainnya.

Baca Selengkapnya

Klarifikasi Sekjen PWI Pusat atas Rilis Dewan Kehormatan PWI Pusat

19 hari lalu

Klarifikasi Sekjen PWI Pusat atas Rilis Dewan Kehormatan PWI Pusat

Siaran Pers sekaligus hak jawab atas Siaran Pers Dewan Kehormatan PWI, agar dimuat oleh media yang telah menyiarkan.

Baca Selengkapnya

Klarifikasi Sekjen PWI Jawab Dewan Kehormatan soal Penggelapan Hibah Kementerian BUMN

19 hari lalu

Klarifikasi Sekjen PWI Jawab Dewan Kehormatan soal Penggelapan Hibah Kementerian BUMN

Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Sayid Iskandarsyah membantah tudingan DK PWI terkait penggelapan dana Rp 2,9 miliar.

Baca Selengkapnya

Perkumpulan Wartawan Media Online akan Surati Kementerian BUMN soal Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp 2,9 Miliar

21 hari lalu

Perkumpulan Wartawan Media Online akan Surati Kementerian BUMN soal Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp 2,9 Miliar

Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia atau PWMOI akan kirim surat ke Kementerian BUMN ihwal dugaan korupsi dana hibah sebesar Rp 2,9 Miliar.

Baca Selengkapnya

Hibah Kementerian BUMN Diduga Diselewengkan Pengurus PWI

22 hari lalu

Hibah Kementerian BUMN Diduga Diselewengkan Pengurus PWI

Dana hibah buat PWI sejatinya untuk uji kompetensi wartawan.

Baca Selengkapnya

Marak Informasi Bohong soal Rekrutmen Bersama BUMN, Masyarakat Diminta Hanya Akses dari Situs Resmi

28 hari lalu

Marak Informasi Bohong soal Rekrutmen Bersama BUMN, Masyarakat Diminta Hanya Akses dari Situs Resmi

Kementerian BUMN mengimbau kepada peserta Rekrutmen Bersama BUMN 2024 untuk selalu mengakses informasi perihal pendaftaran ini di situs resmi FHCI.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

35 hari lalu

Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.

Baca Selengkapnya