TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menanggulangi pencurian bahan bakar minyak (BBM). BPH Migas menargetkan penindakan badan usaha nakal pencuri minyak bisa dimulai pada tahun ini.

“Siapa saja yang tidak taat aturan akan dikejar,” kata Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas Hendry Ahmad kepada Tempo, Jumat, 31 Maret 2017.

Hendry mengatakan penyelundup mencuri BBM dari PT Pertamina (Persero) dengan memanfaatkan toleransi kehilangan dalam pengangkutan minyak. Pertamina menetapkan angka toleransi kehilangan sebesar 0,2 persen untuk setiap minyak yang diangkut dari kilang hingga ke konsumen. BPH Migas memperkirakan kasus pencurian itu terjadi 265 kali saban tahun.

Baca: BPH Migas Pertanyakan Impor Solar Pertamina

Pencuri itu kemudian menjual BBM dengan harga minimal 75 persen dari harga yang ditetapkan Pertamina. Menurut Hendry, selisih harga mencapai Rp 1.000 per liter dibanding harga pasar. Pencuri bisa menjual lebih murah karena tidak perlu membayar pajak pertambahan nilai, iuran BPH Migas, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor kepada pemerintah daerah.

Konsumen BBM curian tersebut sebagian besar merupakan industri yang berlokasi di Kalimantan dan Jawa Timur. BBM yang marak diselundupkan berjenis solar. Sayangnya, BPH Migas tidak memiliki taksiran kerugian pemerintah dari pencurian BBM tersebut. “Katakan dalam satu kapal mengangkut BBM 35 ribu ton. Sebanyak 0,2 persennya itu 7.000. Itu sekali angkut,” kata Hendry.

Baca: Kuota BBM di Daerah Berbasis Pertanian Ditambah

Hendry menduga beberapa kasus pencurian juga melibatkan badan usaha pemegang izin niaga BBM. Indikasinya, dari 187 pemegang izin, belasan perusahaan tidak pernah memverifikasi hasil penjualan BBM kepada BPH Migas.

Setelah proses uji petik, Hendry akan menyetorkan kepada KPK sembilan nama badan usaha yang ditengarai menyelundupkan BBM. Namun dia belum mau membeberkan nama-nama tersebut.

Anggota Tim Koordinasi dan Supervisi KPK, Dian Patria, membenarkan adanya penyelidikan komisi antirasuah terhadap badan usaha yang diduga berbisnis BBM ilegal. Sebagai langkah awal, KPK masih memeriksa ketaatan badan usaha niaga BBM. "Intinya, sedang memeriksa kepatuhan pelaku usaha,” katanya.

Pertamina mengaku kesulitan menekan angka kehilangan BBM. Project Manager Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak Pertamina Faisal Yusra mengatakan upaya itu sangat rumit. Sebab, Pertamina memiliki fasilitas yang terdiri atas 55 unit loading port, 180 kapal, 6 unit kilang, 87 depot BBM, dan 8 kereta. "Sangat rumit mengelola bisnis dan menjaga keamanannya di ratusan pulau," ujar Faisal.

Dalam pengangkutan minyak via laut dan sungai, misalnya, terdapat tiga unsur yang berkaitan. Unsur tersebut adalah kilang pengolahan minyak, pengangkut, dan pelabuhan tempat minyak dibongkar.

Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Mochtar Husein mengatakan banyak badan usaha pemegang izin niaga BBM yang tidak patuh. Menurut dia, salah satu faktor ketidakpatuhan itu adalah kurangnya pengawasan BPH Migas. “Ini harus diwaspadai,” katanya.

Menurut Hendry, BPH Migas sedang mengembangkan sistem pengawasan niaga BBM dari pemasokan hingga di tingkat konsumen untuk menekan angka kehilangan BBM. Saat ini, BPH Migas masih menyesuaikan datanya dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai serta dinas perdagangan dan perindustrian pemerintah daerah. “Kami juga menelusuri pabrik yang mengambil BBM. Kalau sudah dibereskan, tidak akan ada lagi perbedaan,” ucapnya.

ROBBY IRFANY