TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan hari ini mengadakan diskusi dengan tema "Membangun Budaya Anti Korupsi di Lingkungan Kementerian Perdagangan".

Menurut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, acara yang diselenggarakan di auditorium Kementerian Perdagangan itu dilaksanakan sebagai upaya mencegah korupsi di lingkungan Kementerian Perdagangan. Dalam acara tersebut, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif diundang sebagai pembicara.

"Ini menjelaskan bagaimana agar kita terhindar menggunakan jaket oranye. Rekan-rekan eselon I, II, dan III 3, suasana tegang kalau kita ketemu KPK. Tapi justru kehadiran pimpinan KPK bersama kita, untuk bisa melihat KPK yang ramah bagi saudara yang tidak ada niat bermain di wilayah itu," tutur Enggartiasto saat memberikan sambutan di auditorium Kementerian Perdagangan, Senin, 3 April 2017.

Baca: Ditopang Capital Inflow, IHSG Menguat di Awal Dagang

Enggartiasto menuturkan, Kementerian Perdagangan pernah mengalami trauma saat pejabat di kementeriannya tertangkap melakukan korupsi tahun lalu. Adapun transaksi yang dicium lembaga antirasuah itu terjadi di kantin, sehingga menyebabkan kantin tersebut ditutup.

"Pada waktu terjadi sekali di sini, traumanya luar biasa. Jangan sampai ada lagi di sini. Karena kantin tempat transaksi, kantin ditutup. Saking traumanya. Itu sama aja sakit kepala, kepalanya yang dipotong. Tapi akhirnya dibuka lagi, asal jangan ada transaksi lagi," tutur Enggar.

Simak: Berpeluang Rebound, IHSG Dibuka Menguat 0,27 Persen ke 5.583,34

Menurut Enggar, dalam melaksanakan tugas bangsa dan negara, diperlukan komitmen yang kuat. Ia juga selalu menyampaikan kepada bawahannya tak meminta imbalan ketika bertugas. Sebab, setiap saat KPK selalu mengintai apa yang mereka kerjakan. "Tanpa dicari sudah banyak yang ditangkap. Karena yang diintip KPK agak banyak. Mudah-mudahan tidak ada lagi di kita," ujarnya.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menambahkan, apa yang dilakukan di Kementerian Perdagangan dengan menanamkan kejujuran sudah menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. "Saya pikir sebagian harus accountable pegawai di sini. Kerja apa saja, melakukan apa saja, kamu harus prepare. Harus transparan. Kalau ada aturan jelek, ganti aturan itu, karena kita regulator," kata Laode.

DESTRIANITA