TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berencana menambah alokasi bahan bakar minyak untuk daerah-daerah yang berbasis pertanian. Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas Hendry Ahmad menjanjikan penambahan kuota bisa terlaksana tahun ini. "Kami sedang tahap identifikasi. Tahun ini harus segera dilakukan," ujarnya kepada Tempo, Jumat, 24 Maret 2017.

Baca: Kepala BPH Migas: Pertalite Cocok untuk LCGC

BPH Migas menambah kuota lantaran banyak petani mengeluhkan langkanya bahan bakar jenis solar dan premium menjelang masa panen dan pascapanen. Padahal, ketika menjelang masa panen dan pascapanen, konsumsi BBM untuk kebutuhan pertanian justru meningkat 5 persen.

Baca: Lebaran, Ini Cara BHP Migas Jaga Pasokan BBM

Pada masa tanam, petani juga membutuhkan bahan bakar untuk menyalakan traktor. Hendry mengatakan banyak petani yang sudah meninggalkan kebiasaan membajak sawah dengan kerbau. "Mereka sudah menyadari teknologi baru. Pemakaian kerbau sudah banyak ditinggalkan," katanya.

BPH Migas membidik 16 provinsi yang bakal menerima tambahan volume BBM. Nantinya, di setiap kabupaten atau kota sasaran, BPH Migas bakal menambah kuota sekitar 5 persen setiap tahun.

Hendry mengklaim penambahan kuota tidak mengakibatkan penggunaan BBM jenis pelayanan masyarakat (public service obligation/PSO) melebihi kuota. Sebab, sejak 2015, konsumsi BBM PSO, terutama solar, selalu di bawah alokasi yang diberikan pemerintah. Dia menduga lemahnya konsumsi terjadi lantaran aktivitas industri melesu.

Tahun lalu, konsumsi solar hanya mencapai 13,7 juta kiloliter. Jumlah tersebut di bawah kuota, yang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 sebesar 15,5 juta kiloliter. Alokasi sebenarnya hasil revisi kuota solar versi APBN 2016 sebesar 16 juta kiloliter.

Tahun ini, kuota solar dalam APBN 2017 meningkat 16 juta kiloliter. Namun Hendry memprediksi penggunaannya hingga akhir tahun meleset dari alokasi. Sebab, per 28 Februari lalu, konsumsi solar hanya 2,1 juta kiloliter atau 15,7 persen lebih rendah daripada alokasi hingga bulan yang sama sebesar 2,5 juta kiloliter.

Fenomena yang sama juga terjadi pada konsumsi Premium, yang lebih rendah 18 persen dari kuotanya. Tahun lalu, penggunaan Premium hanya 10,6 juta kiloliter dari kuota 13 juta kiloliter. Per 28 Februari lalu, konsumsi Premium baru mencapai 1,3 juta kiloliter atau lebih rendah dari alokasi hingga akhir Februari sebesar 2,02 juta kiloliter.

Selain BBM, pemerintah bakal menambah alokasi elpiji bersubsidi di wilayah yang memiliki area persawahan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan kebutuhan elpiji meningkat saat musim kemarau. Pasalnya, petani membutuhkan energi untuk memompa air lantaran debit air di saluran irigasi mengecil. "Pada musim paceklik, banyak petani menggunakan pompa air," ujarnya.

Kementerian tengah mengidentifikasi daerah-daerah sasaran. Salah satunya Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Wiratmaja menuturkan Bupati Sragen mengusulkan langsung alokasi elpiji tambahan bagi petani pada tahun ini. Namun, kata Wiratmaja, pembagian elpiji bersubsidi tambahan perlu persetujuan DPR. "Kami mengkaji keekonomian dan manfaatnya serta akan diusulkan ke parlemen, termasuk untuk pompa," kata dia.

ROBBY IRFANI