Presiden Joko Widodo saat akan memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 27 April 2016. Ratas tersebut membahas realisasi masterplan Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD), lebih dikenal dengan nama Tanggul Laut Raksasa, berlokasi di sebuah teluk di bagian utara Jakarta. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan proyek giant sea wall atau tanggul raksasa yang direncanakan dibangun di pinggiran pantai utara Jakarta harus dilakukan.
Menurut dia, pembangunan tanggul raksasa telah dimulai studinya sejak 1990, semasa pemerintahan Presiden Soeharto. Dalam studi yang menurutnya cukup lengkap itu disebutkan bahwa tanggul dibangun merupakan bentuk keberpihakan kepada rakyat.
“Lalu saya cek dengan pak Havas (Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim) ke Rotterdam, yang dulu ikut mendesain tanggul raksasa. Saya bertemu dengan Madam Melanie, tidak bisa dilakukan karena ada penurunan permukaan tanah sekitar 12 cm setiap tahunnya. Kalau itu tidak dilakukan, Jakarta akan teggelam,” kata Luhut Binsar Pandjaitan di Gedung BPPT, Jumat, 24 Maret 2017.
Terlebih menurut Luhut, gedung-gedung yang dibangun di atas area Jakarta Pusat membuat permukaan air menjadi naik, yang jika dibiarkan membuat tanah turun. Yang membuat masyarakat Jakarta semakin kesulitan dalam mencari sumber air bersih.
Di sisi lain, Luhut menambahkan, selama ini persediaan air bersih di Jakarta sebanyak 40 persen disetor dari Waduk Jatiluhur, Jawa Barat. Namun karena waduk itu digunakan untuk pembudidayaan ikan melalui karamba membuat kualitas air ikut turun. “karena itu bisa ambil air dari area reklamasi itu, giant sea wall sehingga bisa setor 40 persen air di Jakarta.”
Luhut mengatakan saat ini progress pembangunan giant sea wall cukup bagus. Adapun studi lanjutan yang dilakukan terkait pembangunannya diperkirakan akan selesai dua bulan ke depan, dengan melibatkan tiga pihak yakni Korea Selatan, Belanda, dan Indonesia. Sebelum pembangunan proyek itu, Luhut juga berencana untuk mengundang LSM yang tidak setuju untuk diberikan paparan, sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman LSM terhadap rencana pemerintah.
“Progress dua bulan dari sekarang. Membicarakan dengan Bappenas. Data awal sudah ada, prelimenary sudah ada. Tapi kalau ada yang nggak setuju, saya ingin ngundang dia. Jangan ada yang dusta di antara kita,” tutur Luhut.
