Dana Repatriasi Diprediksi Maksimal hanya Rp 145 Triliun  

Reporter

Editor

Abdul Malik

Senin, 20 Maret 2017 04:15 WIB

Presiden Joko Widodo memberikan arahan saat sosialisasi terakhir tax amnesty di Jakarta, 28 Februari 2017. Jokowi memberikan sosialisasi terkait Kebijakan Tax Amnesty yang akan berakhir di bulan Maret 2017. Foto: Biro Pers Istana Kepresidenan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo memprediksi jumlah repatriasi yang terkumpul hingga akhir periode program pengampunan pajak maksimal mencapai Rp 145 triliun. Jumlah tersebut cenderung stagnan sejak periode pertama berakhir September lalu. "Repatriasi tak akan bergerak lagi karena tarif sudah tinggi," kata Yustinus kepada Tempo, Ahad, 19 Maret 2017.

Data statistik program pengampunan pajak pada awal Oktober 2016 atau sepekan setelah periode pertama berakhir menunjukkan dana repatriasi yang terkumpul mencapai Rp 141 triliun. Tarif repatriasi pada periode pertama paling rendah 2 persen. Saat ini, tarif repatriasi mencapai 5 persen.

Baca: Begini Kesan Raffi Ahmad Terhadap Program Tax Amnesty

Kendati demikian, kata Yustinus, hasil repatriasi tak akan berdampak terhadap penerimaan pajak pada kuartal pertama tahun ini. Proyeksi seluruh penerimaan amnesti pajak hanya masuk penghitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.

Direktorat Jenderal Pajak melaporkan total harta berdasarkan surat pernyataan harta (SPH) yang disampaikan mencapai Rp 4.539 triliun. SPH itu terdiri atas deklarasi dalam negeri Rp 3.372 triliun, deklarasi luar negeri Rp 1.021 triliun, dan repatriasi Rp 145 triliun.

Adapun realisasi berdasarkan surat setoran pajak (SSP) yang diterima mencapai Rp 115 triliun. Jumlah itu terdiri atas pembayaran tebusan senilai Rp 107 triliun, pembayaran tunggakan Rp 7,23 triliun, dan pembayaran bukti permulaan Rp 866 miliar.

Baca: DJP Kaji Penerapan Aturan Pengungkapan Skema Tax Planning

Yustinus memperkirakan jumlah tebusan amnesti yang terkumpul hingga 31 Maret 2017 maksimal mencapai Rp 125 triliun. "Pemerintah tinggal struggle memanfaatkan data wajib pajak baru," kata dia.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan terus menggaet wajib pajak yang akan mengajukan permohonan hingga akhir program. "Sulit memprediksi berapa banyak yang akan ikut, tapi kami bersiap dengan kekuatan paling maksimal," ujar Yoga.

PUTRI ADITYOWATI | GHOIDA RAHMAH

Berita terkait

Indef Minta Pemerintah Antisipasi Penurunan Konsumsi pada Triwulan II

1 jam lalu

Indef Minta Pemerintah Antisipasi Penurunan Konsumsi pada Triwulan II

Pemerintah diminta untuk mengantisipasi potensi menurunnya kinerja konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan II 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen: Menumbuhkan Sebuah Optimisme

9 jam lalu

Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen: Menumbuhkan Sebuah Optimisme

Presiden Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen di kuartal pertama tahun ini patut disyukuri.

Baca Selengkapnya

4 Nama yang Diusulkan PDIP Jadi Bakal Calon Gubernur DKI di Pilkada 2024

14 jam lalu

4 Nama yang Diusulkan PDIP Jadi Bakal Calon Gubernur DKI di Pilkada 2024

Siapa saja 4 nama yang diusulkan PDIP di Pilgub DKI?

Baca Selengkapnya

Wakil Sri Mulyani Harap Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen Bisa Gaet Investor

1 hari lalu

Wakil Sri Mulyani Harap Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen Bisa Gaet Investor

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara angka pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2024 bisa menjadi basis.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 2024 Tingkatkan Lapangan Pekerjaan

1 hari lalu

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 2024 Tingkatkan Lapangan Pekerjaan

Kementerian Keuangan mencatat di tengah gejolak ekonomi global perekonomian Indonesia tetap tumbuh dan mendorong peningkatan lapangan pekerjaan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Siapkan Paket Pensiun Dini PLTU untuk Jadi Percontohan Transisi Energi

1 hari lalu

Sri Mulyani Siapkan Paket Pensiun Dini PLTU untuk Jadi Percontohan Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Indonesia sedang memfinalisasi paket pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap batu bara atau PLTU

Baca Selengkapnya

Nama Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur Jakarta dari PDIP

1 hari lalu

Nama Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur Jakarta dari PDIP

Gilbert Simanjuntak, mengatakan nama Sri Mulyani masuk bursa bacagub bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

2 hari lalu

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

Sri Mulyani Indrawati dan Presiden ADB Masatsugu Asakawa membahas lebih lanjut program Mekanisme Transisi Energi (ETM) ADB untuk Indonesia.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

3 hari lalu

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada dampak kenaikan BI Rate ke level 6,25 persen terhadap APBN, terutama penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

4 hari lalu

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar rupiah pada triwulan I 2024 mengalami depresiasi 2,89 persen ytd sampai 28 Maret 2024.

Baca Selengkapnya