TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edy Putra Irawady, mengatakan logistik dan e-commerce tidak bisa dipisahkan. Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan paket kebijakan ekonomi ke-14 pada November 2016 mengenai peta jalan atau roadmad e-commerce.

"Sekarang kami sedang melaksanakan apa-apa yang akan dilakukan ke depan terkait e-commerce. Bagaimana e-commerce ini bukan hanya sebagai peta demand tapi juga peta konektivitas atau peta yang memadukan origin dan demand. Selama ini, kita tidak punya peta transportasi barang," kata Edy di kantornya, Rabu, 15 Maret 2017.

Baca : Laporan OPEC Pengaruhi Penurunan Harga Minyak Dunia

Saat ini, menurut Edy, pemerintah tengah menyiapkan paket kebijakan ke-15 tentang logistik. Dalam roadmap e-commerce di paket kebijakan ke-14, pengembangan logistik akan mencakup pemanfaatan sistem logistik nasional, penguatan perusahaan kurir, pengembangan alih data logistik usaha, mikro kecil dan menengah (UMKM), dan pengembangan logistik dari desa ke kota.

Edy berujar, terdapat enam tema besar di sektor logistik, yakni penyedia jasa, infrastruktur, pusat distribusi, e-commerce, unifikasi regulasi, dan vokasi. Dalam paket kebijakan ke-15, Edy mengusulkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution agar mengambil fokus kepada penyedia jasa atau infrastruktur.

Baca : Ini Pandangan Sri Mulyani tentang Ekonomi Indonesia di 2045

Dalam implementasinya, menurut Edy, peranan PT Pos Indonesia (Persero) sangat penting, terutama dalam pemerataan. "Bagaimana membuat harga barang sama di seluruh Indonesia," tuturnya. Namun, Edy menekankan, sinergi BUMN dibutuhkan. Agar tugas PT Pos berjalan baik, Angkasa Pura dan Pelindo akan dilibatkan.

ANGELINA ANJAR SAWITRI