Area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, 19 September 2015. Pengurangan bea keluar tersebut lantaran kemajuan pembangunan fasilitas smelter Gresik yang sudah mencapai 11 persen. ANTARA/Muhammad Adimaja
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, meminta pemerintah segera menentukan sikap atas polemik status kontrak karya terhadap PT Freeport Indonesia, unit usaha perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport-McMoRan Inc. Menurut dia, lebih baik pemerintah membangun pabrik pemurnian (smelter) secara mandiri dibanding harus menunggu iktikad baik Freeport.
Yusri memandang modal pembangunan smelter bisa dihimpun dari konsorsium badan usaha milik negara (BUMN) tambang dan dana pensiun. Ia memperkirakan dana pembangunan smelter sekitar US$ 2,5 miliar (sekitar Rp 33,3 triliun). Ia menilai hal itu adalah langkah yang paling mungkin untuk mencegah lebih besar lagi kerugian bagi bangsa.
“Jadi, kita tidak selalu ribut lagi sama Freeport dan PT Aman Mineral Sumbawa (eks Newmont) dia mau bangun atau tidak, tetapi semua hasil tambang berupa konsentrat atau bullion emas masuk smelter kita,” kata Yusri dalam keterangan tertulis, Selasa, 14 Maret 2017.
Menurut Yusri, dengan dibangunnya smelter, hasil tambang dari perusahaan tambang asing dan nasional yang tidak mempunyai smelter juga bisa masuk dan diolah oleh smelter yang dimiliki BUMN. Dengan begitu, pendapatan negara akan bertambah serta menguntungkan industri dalam negeri sehingga akan memberikan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Yusri menuturkan keuntungan lainnya adalah smelter milik negara akan mampu menguak berapa sebenarnya hasil kandungan mineral berharga yang ditambang oleh Freeport, Newmont, ataupun perusahaan tambang asing lain.
Ia menduga perusahaan tambang seperti Freeport selama ini sering menyembunyikan jumlah sebenarnya kandungan emas, perak, tembaga, dan mineral berharga lainnya yang telah digali hampir 50 tahun. Ia pun menduga Freeport berdalih tidak bisa membangun smelter karena alasan ekonomi dan bukan bidang keahlian mereka.
Yusri menegaskan, jangan sampai pemerintah kehilangan keuntungan di hulu ataupun hilir dari tambang di Papua tersebut. Sebab, ia meyakini Freeport tak akan membangun smelter karena akan membuka persentase emas, perak, tembaga, dan mineral berharga lainnya dari setiap ton konsentrat yang dihasilkan.
