Para pengendara motor mencoba bahan bakar Ron 90 Pertalite yang baru diluncurkan di SPBU kawasan Tanah Abang, Jakarta, 24 Juli 2015. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mencari cara meningkatkan penggunaan gas bumi bagi kendaraan bermotor. Salah satunya dengan mewajibkan pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk menyalurkan gas alam terkompresi (CNG).
"Selain membangun SPBG (stasiun pengisian bahan bakar gas) baru kami harapkan dan ini akan menjadi peraturan menteri baru yang nanti mensyaratkan setiap SPBU ada dispenser gasnya," ujar Wakil Menteri Energi Arcandra Tahar di Jakarta, Senin, 13 maret 2017.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi I Gusti Nyoman Wiratmaja mengemukakan regulasi masih dalam tahap pembahasan. Nantinya, kewajiban menyalurkan gas hanya berlaku bagi SPBU yang terletak di daerah yang memiliki inftrastruktur gas. Bagi daerah penghasil yang tidak memiliki fasilitas distribusi, penyaluran gas bakal melalui mobile refueling unit (MRU).
Wiratmaja mengatakan bakal ada insentif bagi pengusaha SPBU yang menyalurkan gas, salah satunya menambah margin. "Mereka sendiri yang membangun. Kami hitung margin di gasnya supaya ekonomis," ujarnya.
Dia mengakui penggunaan gas dalam kendaraan bermotor terkendala fasilitas konversi (converter kit). Untuk itu, saban tahun Kementerian Energi membagikan sekitar 5.000 converter kit gratis.
Kementerian Energi menyusun aturan ini karena pertumbuhan SPBG tidak semoncer SPBU. Saat ini di Indonesia baru tersedia 60 SPBG dan 7 MRU. Bandingkan dengan SPBU yang mencapai 5.348 unit pada akhir 2016 lalu.
Arcanda mengatakan pertumbuhan kendaraan setiap tahun mencapai 13 persen, atau lebih dari dua kali lipat pertumbuhan ekonomi. Peluang ini yang menurut dia harus diambil untuk menambah angka penggunaan gas.
Direktur PT PGN (Persero) Danny Praditya meminta pemerintah memperluas pasar kendaraan pengguna gas. Saat ini, tingkat konsumsi gas di 10 SPBG milik PGN rata-rata hanya 60 persen dengan volume penjualan mencapai 7,5 juta liter setara premium (LSP). "Arahan Wakil Menteri Energi untuk mengoptimalkan (SPBG) yang eksisting," ujar Danny.
Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah
6 Februari 2023
Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.
