Anak-anak bermain sepeda di depan Rumah Susun (Rusun) Pinus Elok, Penggilingan, Jakarta (30/8). Pemprov DKI Jakarta menyediakan ratusan unit rusun di Cluster A bagi warga relokasi program normalisasi Waduk Ria Rio. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Pelaku usaha meminta pemerintah kembali mengevaluasi program strategis nasional sejuta rumah yang telah berjalan sejak 2015. Sejumlah hal diklaim masih menjadi penghambat tercapainya program ini.
Wakil Ketua Umum Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Bidang Pembangunan Perumahan Sejahtera Tapak Conny Lolyta Rumondor mengatakan ada dua persoalan yang menjadi fokus pengembang saat ini.
Pertama, penghapusan BI Checking pada calon konsumen penerima bantuan kredit perumahan baik subsidi atau komersial. Kedua, penurunan suku bunga untuk kredit konstruksi yang saat ini masih dalam angka digit ganda.
Conny menyebut saat ini masyoritas rumah yang dibangun pengembang sulit diakses masyarakat karena persoalan gagal proses di perbankan. Bahkan 90 persen disebabkan tidak lulusnya dari kewajiban BI Checking.
“Intinya kami meminta BI Checking jangan seperti hukuman mati, sebab perbankan tidak bisa mengklaim itu sebagai karakteristik calon konsumen. Perbankan sebaiknya mulai berbenah dengan sistem yang selama ini juga banyak merugikan uang masyarakat,” katanya.
Dirinya menilai perbankan khususnya pada calon konsumen kredit perumahan lebih memberikan banyak kemudahan. Sebab, menjadi tidak masuk akal apabila sesama penerima gaji misal Rp 1,8 juta tetapi ada yang bisa menerima KPR dan ada pula yang tidak bisa karena hanya persoalan silam yang sudah rampung.
Padahal, lanjutnya, terkadang riwayat yang buruk seperti penunggakan pembayaran kartu kredit bukan karena persoalan indisvidu yang sedang mengajukan KPR. Untuk itu, selagi dalam masa pengajuan KPR calon konsumen tidak memiliki kredit macet, BI Checking tidak boleh menjadi kendala.
Menurut Conny pihaknya telah bersurat kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menindaklanjutinya.
Tak hanya itu, Senin (13 Maret 2017) juga dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Kementerian PUPR di Kalimantan Barat untuk membicarakan lebih lanjut sejumlah persoalan yang diajukan REI.
Sebelumnya, REI menargetkan pada tahun ini akan membangun 200.000 unit hunian MBR atau meningkat dari capaian tahun lalu sebanyak 120.000 unit.
Sekretaris Jenderal DPP REI Paulus Toto Lusida mengatakan target REI tersebut diharapkan menjadi pendorong capaian sejuta rumah secara Nasional sebanyak 500.000 unit. Sebab, dua tahun berjalan program ini rerata hanya berhasil mencapai rerata 200.000an unit yang benar-benar dapat terserap MBR.
Menurutnya REI optimistis sebab tidak ada persoalan dari sisi permintaan untuk segmen pasar rumah subsidi ini. Bahkan selama ini segmen tersebut menjadi andalan untuk pertumbuhan kinerja industri properti secara keseluruhan.
