Pemerintah Belum Akan Terbitkan Surat Jaminan Pinjaman LRT  

Reporter

Editor

Abdul Malik

Sabtu, 11 Maret 2017 11:30 WIB

Ratusan kendaraan roda empat melintas disamping pengerjaan pembangunan jalur transportasi Light Rail Transit (kereta ringan) di sisi jalan tol Jagorawi, Kampung Makasar, Jakarta Timur, 29 Januari 2017. Pemerintah menyatakan proyek LRT ditargetkan pada maret 2019 siap beroperasi. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pemerintah belum akan mengeluarkan surat jaminan kepada lembaga keuangan untuk menggaransi pinjaman badan usaha milik negara dalam proyek kereta ringan (light rail transit) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. “Sementara ini belum akan ada," ujar dia, saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 10 Maret 2017.

Askolani menjelaskan sebagai solusi pembiayaan LRT, pola pembiayaan yang akan diterapkan adalah skema investasi dan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). "Investasi nanti tentunya akan ada konsesi dan akan ada penjaminan, kemudian investornya bisa pinjam di bank,” ujarnya.

Baca: Kepentok Biaya, Ini Kondisi Terakhir Proyek LRT

Askolani melanjutkan, untuk skema kucuran dari APBN dapat dilakukan melalui opsi penyertaan modal negara (PMN), ditambah subsidi tarif dan penjaminan. "Semua tools itu bisa dimanfaatkan plus kalau ada belanja lain yang dibutuhkan," katanya.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberikan modal lewat skema penyertaan modal negara Rp 5,6 triliun. Sebelumnya, pemerintah sudah mengucurkan dana Rp 1,4 triliun untuk PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI).

Sedangkan dana penyertaan modal negara untuk KAI untuk proyek LRT Palembang, yaitu Rp 2 triliun, artinya total PMN yang dikeluarkan untuk proyek LRT senilai Rp 9 triliun. "Nanti kekurangannya sesuai kebutuhan dan waktunya nanti dilihat kapan itu dibutuhkan," ucap dia lagi.

Baca: Simak Opsi-opsi Pembiayaan LRT Jabodebek

Askolani mengatakan pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan pembiayaan yang dapat mewujudkan tujuan efisiensi ekonomi melalui sarana dan sistem transportasi LRT. "Jadi dikombinasikan supaya itu bisa jalan dan betul-betul bisa dimanfaatkan untuk transportasi ke depan, intinya ke sana."

Adapun perkembangan fisik pembangunan prasarana kereta ringan LRT Palembang pada terhitung 31 Januari 2017 sudah mencapai 35 persen, sedangkan perkembangan pembangunan LRT Jabodebek mencapai 12 persen. Untuk lintas Cawang-Cibubur mencapai 19,18 persen, lintas Cawang-Dukuh Atas 1,21 persen, dan lintas Cawang-Bekasi Timur mencapai 6,95 persen.

GHOIDA RAHMAH

Berita terkait

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

2 hari lalu

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

4 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

9 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

10 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

11 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

31 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

42 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

51 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

54 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya

Apa Itu SPT Tahunan?

58 hari lalu

Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.

Baca Selengkapnya