Ditjen Pajak Sosialisasikan Tax Amnesty hingga ke London  

Reporter

Jumat, 10 Maret 2017 10:41 WIB

Ki-Ka : Hestu Yoga Saksama (Direktur P2 Humas Ditjen Pajak), Heru Pambudi (Direktur Jenderal Bea dan Cukai), Drajat Wisnu Setiawan (Sekretaris Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil) daam konferensi di Jakarta, terkait penemuan 36 KTP dari Kamboja, Jumat, 10 Februari 2017. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak mengajak seluruh warga Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri segera memanfaatkan program amnesti pajak atau tax amnesty yang akan berakhir pada 31 Maret 2017. Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi secara khusus terbang ke London, Inggris, untuk mensosialisasikan dan menyampaikan pesan tax amnesty kepada komunitas masyarakat Indonesia di sana.

Sosialisasi amnesti pajak tahap akhir itu diselenggarakan Ditjen Pajak bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Kerajaan Inggris, beserta Bank Mandiri dan Bank BNI.

Baca: Tax Amnesty, Tebusan per 8 Maret Capai Rp 113 Triliun

Adapun peserta sosialisasi itu termasuk wajib pajak prominent dan profesional muda Indonesia di Inggris yang tergabung dalam Young Indonesian Professionals Association in UK. Ken mengatakan antusias peserta sosialisasi ini menyatakan apresiasi dan dukungan atas upaya DJP mengumpulkan penerimaan negara termasuk melalui program tax amnesty. "Sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangkaian kunjungan kerja Dirjen Pajak ke Inggris," kata Ken, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 10 Maret 2017.

Baca: Ini Strategi Ditjen Pajak Tahan Dana Repatriasi Tax Amnesty

Dalam kunjungan itu, Ditjen Pajak juga melakukan kunjungan dinas ke kantor pusat otoritas pajak Inggris (Her Majesty's Revenue and Customs). Ken berujar kunjungan itu dimaksudkan untuk membangun hubungan bilateral perpajakan antardua otoritas pajak ke arah yang lebih baik.

Selain itu, membahas masalah perpajakan internasional yang dihadapi kedua negara, seperti masalah pemajakan atas perusahaan teknologi multinasional.

Dalam sosialisasi itu, Ken mengingatkan kewajiban lanjutan para peserta tax amnesty, serta meminta komitmen untuk mulai membangun budaya kepatuhan pajak yang baru, yaitu dimulai dengan melaporkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sesuai batas waktu yang berlaku.

GHOIDA RAHMAH

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

11 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

41 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

44 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

51 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

4 Januari 2024

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

KPK meyakini PN Jakpus akan menyatakan bersalah terdakwa eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan vonis.

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

3 Januari 2024

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengatakan jasa Rafael Alun sebagai abdi negara sudah terbayar melalui gaji dan fasilitas.

Baca Selengkapnya

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

12 Desember 2023

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan supaya pajak diurus oleh lembaga yang langsung di bawah presiden.

Baca Selengkapnya

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

12 Desember 2023

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengkritik implementasi sistem perpajakan di Indonesia yang menurutnya masih rumit.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya