Tutup IORA, Presiden Jokowi Ingin Intensifkan Kerja Sama Ekonomi  

Reporter

Selasa, 7 Maret 2017 19:01 WIB

Presiden Joko Widodo bersama para pemimpin negara lainnya bertepuk tangan usai penandatanganan Jakarta Concord pada KTT Indian Ocean Rim Association (IORA) ke-20 tahun 2017 di Jakarta Convention Center, Jakarta, 7 Maret 2017. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah tiga hari diselenggarakan, akhirnya Konferensi Tingkat Tinggi Indian Ocean Rim Association (IORA) 2017 berakhir. Sebelum menutup KTT IORA pertama dalam 20 tahun terakhir itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan berbagai pesan kepada negara-negara anggota IORA.

Baca: Puncak KTT IORA, Jokowi dan JK Layani Pertemuan Bilateral

"KTT kali ini harus menjadi tonggak pembaharuan komitmen negara anggota IORA untuk mengintensifkan kerja sama IORA. Semua pemimpin menyadari tantangan yang dihadapi saat ini. Semua pemimpin menyadari potensi yang dimiliki negara-negara anggota IORA," ucap Jokowi di lokasi KTT, Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa, 7 Maret 2017.

Baca: Jokowi di IORA: Penanganan Lingkungan Butuh Solusi Praktis

Salah satu bentuk komitmen yang diinginkan Jokowi dari negara-negara anggota IORA adalah pelaksanaan Jakarta Concord Agreement. Jakarta Concord Agreement adalah kesepakatan yang berisi poin-poin kerja sama yang perlu dilakukan negara-negara anggota IORA.

Poin-poin yang ditunggu komitmennya, ujar Jokowi, antara lain komitmen memajukan keamanan dan keselamatan maritim, peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi, pengembangan dan pengelolaan perikanan yang berkesinambungan, serta pengelolaan risiko bencana. Total, ada enam poin utama yang ditunggu komitmen pelaksanaannya.

"Juga memperkokoh kerja sama lain, yaitu blue economy, women in government, pemberantasan korupsi, dan hak asasi manusia," tutur Jokowi.

Terakhir, Jokowi berpesan agar semua negara-negara anggota IORA menciptakan Samudra Hindia menjadi kawasan yang aman dan damai. Hal itu bisa diwujudkan dengan menghormati hukum internasional, seperti UNCLOS 1982, yang disebut konstitusi untuk mengatur wilayah perairan.

"Kondisi Samudra Hindia yang aman dan damai menjadi cipta dasar di bidang-bidang lain," kata Jokowi.

ISTMAN M.P.




Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

36 menit lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

3 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

7 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

10 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

20 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

20 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

22 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya