TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyatakan sudah mendengar protes dari Asosiasi Kepala Desa perihal banyaknya kriminalisasi akibat PRONA (Program Agraria Nasional) seperti pengurusan sertifikat dan pengukuran batas tanah. Ia berjanji akan mencarikan solusi atas masalah tersebut.
"Kita akan koordinasi dengan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri terkait hal itu," ujar Sofyan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 6 Maret 2017.
Baca : Cina Pangkas Target Pertumbuhan Ekonomi ke Angka 6,5 Persen
Sebagaimana telah diberitakan, sejumlah kepala desa di berbagai daerah ditangkap Tim Saber Pungli (sapu bersih pungutan liar) karena dianggap melakukan pungutan liar via PRONA. Hal yang dianggap pungutan liar, oleh Tim Saber Pungli, adalah ketika kepala desa meminta tarif dari pemohon pengukuran batas tanah untuk syarat administrasi seperti pengadaan patok, biaya materi, pengukuran awal, pemasangan patok, hingga pemberkasan.
Hal itu memicu protes dari Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur di mana salah satu anggota mereka, Kepala Desa Sidoarjo, ditangkap Tim Saber Pungli. Menurut Asosiasi, mereka tidak melakukan pungli saat meminta biaya administrasi. Sebab, hal itu memang tidak dianggarkan dan diperbolehkan oleh Badan Pertanahan Nasional.
Kabar terakhir, Asosiasi melanjutkan protes itu ke Presiden Joko Widodo. Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur dan Kementerian Desa, mereka mengirim surat ke Presiden Joko Widodo untuk meminta solusi seperti anggaran pra pengurusan yang tidak dibebankan ke pemohon.
Baca : Asosiasi Penambang Nikel : 26 Smelter Operasi Tahun Ini
Sofyan berkata, sejumlah solusi sudah dipertimbangkan untuk merespons protes kepala desa. Misalnya, menggunakan dana desa untuk kepentingan PRONA serta PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap). Dengan begitu, biaya syarat administrasi tidak dibebankan ke pemohon.
Solusi lainnya adalah membuat aturan untuk membatasi berapa besar biaya syarat administrasi yang bisa dibebankan kepada pemohon. Dengan begitu, Kepala Desa terkait juga tidak seenaknya menentukan harga untuk pengurusan syarat administrasi yang berpotensi dianggap pungli.
"Besarnya itu kan ada yang Rp 1,5 juta, Rp 500 ribu, itu yang bikin Presiden Joko Widodo dulu marah," ujar Sofyan. Sebagai acuan, di luar biaya administrasi, biaya PRONA yang ditanggung pemerintah adalah Rp 250 ribu.
ISTMAN MP
Berita terkait
Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara
7 hari lalu
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.
Baca SelengkapnyaMenteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara
7 hari lalu
Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.
Baca SelengkapnyaNirina Zubir Lawan Mafia Tanah, Terima Banyak Curhatan Warga yang Senasib
8 hari lalu
RIbuan pesan masuk ke media sosial Nirina Zubir. Mayoritas berisi dukungan dan curhatan pengikutnya yang sama-sama menjadi korban mafia tanah
Baca SelengkapnyaNirina Zubir Heran eks ART Gugat BPN Meski Sudah Divonis Bersalah Kasus Mafia Tanah: Waw, Berani Ya
8 hari lalu
PN Jakarta Barat telah memvonis eks ART Nirina Zubir 13 tahun penjara dalam perkara mafia tanah
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
8 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaBlak-blakan Nirina Zubir Bongkar Geng Mafia Tanah yang Libatkan Bekas ART
8 hari lalu
Wawancara eksklusif Tempo dengan Nirina Zubir seputar kasus dugaan mafia tanah yang melibatkan bekas ART ibunya
Baca SelengkapnyaRapat Perdana di DPR, AHY Diberondong Pertanyaan soal Mafia Tanah
39 hari lalu
Dalam rapat kerja perdananya dengan Komisi II DPR, AHY diberondong sejumlah pertanyaan soal mafia tanah.
Baca SelengkapnyaAHY Sebut Redistribusi Tanah belum Capai 10 Persen
57 hari lalu
AHY menyebut redistribusi tanah belum mencapai 10 persen. Reformasi agraria masih jauh dari harapan.
Baca SelengkapnyaCerita AHY Dua Minggu jadi Menteri ATR, Diberondong Aduan via Ponsel dan Medsos soal Mafia Tanah hingga..
57 hari lalu
AHY mendapat pengaduan masyarakat soal mafia tanah ketika baru dua minggu menjabat Menteri ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaDiberi Mandat Menteri ATR, AHY Blak-blakan soal 3 PR dari Jokowi
57 hari lalu
AHY mengatakan ada tiga hal yang ditugaskan Presiden Jokowi kepada dirinya sebagai Menteri ATR sekaligus Kepala BPN.
Baca Selengkapnya