Teken MoU, BKPM Dukung BPJS Ketenagakerjaan

Reporter

Sabtu, 25 Februari 2017 02:26 WIB

TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dua badan tersebut di Nusa Dua, Bali, Jumat (24 Februari 2017).

Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, di hadapan peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BKPM bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Melalui nota tersebut, BKPM dan BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen saling memberikan dukungan untuk mengimplementasikan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS kepada penanam modal asing dan dalam negeri sebagai bagian dari program Ease of Doing Business dari Pemerintah Indonesia.

Kerja sama ini juga merupakan perwujudan dari integrasi layanan publik bagi masyarakat dan investor, sehingga dapat mempersingkat proses perizinan dan pendaftaran jaminan sosial, demikian dikutip dari keterangan tertulis BPJS Ketenagakerjaan.

Agus menjelaskan kerja sama tersebut memperkuat kerja sama yang telah dilakukan dengan PTSP di seluruh Indonesia.

"Kedua belah pihak berkomitmen untuk mendukung program ini. BKPM setuju untuk memperluas cakupan layanan PTSP yang dimiliki, sementara kami dari BPJS Ketenagakerjaan setuju untuk menempatkan personel kami di PTSP pusat BKPM," ungkap Agus.

Dari kerja sama sebelumnya dengan 170 PTSP di seluruh Indonesia, sampai dengan 2016 sebanyak 32.000 perusahaan telah terakuisisi atau 25 persen dari total perusahaan baru yang ada.

"Perlindungan yang kami berikan sangat lengkap dengan manfaat yang sangat baik, mencakup Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematiam (JKm), dan Jaminan Pensiun (JP)", jelas Agus.

Ia juga menjelaskan kerja sama itu merupakan salah satu perwujudan dari strategi BPJS Ketenagakerjaan tahun 2017 untuk memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan perlindungan pekerja Indonesia melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dengan adanya kerja sama ini diharapkan seluruh pekerja yang dipekerjakan penanam modal di Indonesia dapat terlindungi di dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

"Perlindungan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja akan memberikan ketenangan dalam bekerja sehingga mendorong produktivitas dan meningkatkan kinerja seperti yang diharapkan para penanam modal," pungkas Agus.



ANTARA

Berita terkait

Gibran Bakal Evaluasi KIS dan KIP Agar Lebih Tepat Sasaran

10 hari lalu

Gibran Bakal Evaluasi KIS dan KIP Agar Lebih Tepat Sasaran

Gibran Rakabuming Raka menyebut akan mengevaluasi program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar lebih tepat sasaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jasa Marga Diskon Tarif Tol 20 Persen di Mudik Lebaran, 4 Menteri Dipanggil MK terkait Bansos Jelang Pilpres?

33 hari lalu

Terkini: Jasa Marga Diskon Tarif Tol 20 Persen di Mudik Lebaran, 4 Menteri Dipanggil MK terkait Bansos Jelang Pilpres?

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk arus mudik dan balik Lebaran 2024.

Baca Selengkapnya

Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

38 hari lalu

Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

Deputi BKPM Nurul Ichwan buka suara perihal awal mula masuknya pengembangan kawasan PIK 2 dan BSD ke dalam PSN baru.

Baca Selengkapnya

BKPM Sebut Perusahaan AS Tertarik Pakai Perut Bumi Indonesia untuk Carbon Capture and Storage

38 hari lalu

BKPM Sebut Perusahaan AS Tertarik Pakai Perut Bumi Indonesia untuk Carbon Capture and Storage

Perusahaan minyak dan gas dari Singapura dan Amerika sudah tertarik berinvestasi ke carbon capture and storage (CSS) di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Menteri Bahlil Lahadalia yang Diduga Jual-Beli Izin Tambang

5 Maret 2024

Rekam Jejak Menteri Bahlil Lahadalia yang Diduga Jual-Beli Izin Tambang

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, melaporkan Tempo ke Dewan Pers pada Senin lalu. Berikut ini rekam jejak Bahlil Lahadalia hingga menjadi Menteri Investasi.

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Jadi Syarat Buat SKCK Mulai 1 Maret 2024, Begini Prosedurnya

29 Februari 2024

BPJS Kesehatan Jadi Syarat Buat SKCK Mulai 1 Maret 2024, Begini Prosedurnya

Untuk membuat SKCK, masyarakat kini wajib menjadi peserta program JKN BPJS Kesehatan per 1 Maret 2024. Bagaimana prosedurnya?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Perpanjang Bebas PPnBM Mobil Listrik, Mobil Impor Wajib Dapat Surat Persetujuan BKPM

22 Februari 2024

Sri Mulyani Perpanjang Bebas PPnBM Mobil Listrik, Mobil Impor Wajib Dapat Surat Persetujuan BKPM

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah meneken perpanjangan bebas PPnBM bagi kendaraan listrik. Termasuk untuk impor CKD maupun CBU.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Guyur BLT hingga Naikkan Gaji ASN, TNI, dan Polri; SP Indofarma Minta Erick Thohir Selamatkan Perusahaan

31 Januari 2024

Terkini: Jokowi Guyur BLT hingga Naikkan Gaji ASN, TNI, dan Polri; SP Indofarma Minta Erick Thohir Selamatkan Perusahaan

SP Indofarma menggeruduk Kantor Kementerian BUMN hari in. Mereka berunjuk rasa dan menuntut Menteri BUMN Erick Thohir menyehatkan perusahaan.

Baca Selengkapnya

Bahlil Pamer Capaian Investasi Hasil Hilirisasi dan Industrialisasi, Sindir Tom Lembong

31 Januari 2024

Bahlil Pamer Capaian Investasi Hasil Hilirisasi dan Industrialisasi, Sindir Tom Lembong

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pamerkan nilai investasi lima tahun terakhir. Ia juga menyindir Tom Lembong dengan membandingkan capaiannya tersebut.

Baca Selengkapnya

Luhut Sebut Tom Lembong Tak Bisa Selesaikan Sistem OSS, Ekonom: Ada Miskoordinasi

28 Januari 2024

Luhut Sebut Tom Lembong Tak Bisa Selesaikan Sistem OSS, Ekonom: Ada Miskoordinasi

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyerang balik Tom Lembong.

Baca Selengkapnya