TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Budi Gunadi Sadikin, menyatakan bahwa kerjasama antar industri dalam holding (pembentukan induk usaha) BUMN tambang mutlak dibutuhkan. Kementerian BUMN tidak ingin kemandekan yang terjadi pada proses holding sebelumnya, terulang pada holding BUMN tambang kali ini.

"Pelaku industri ini mutlak harus berjalan bersama-sama, jadi tidak ada lagi cerita sendiri-sendiri, meski unit bisnisnya berbeda-beda," kata Budi dalam acara diskusi yang diadakan Indonesian Mining Institute, di Jakarta, Kamis, 23 Februari 2017. "Jadi harus disusun secara sistematis, secara personal pun juga harus disamakan."

Sebelumnya, pemerintah telah menyelesaikan tiga holding BUMN yaitu Pupuk, Perkebunan, dan Semen. Dari ketiga holding tersebut, Budi mengakui bahwa hanya holding semen lah yang berjalan cukup efektif. "Ini lagi-lagi karena jalannya masih sendiri-sendiri, meski sudah disatukan," ungkapnya.

Pemerintah saat ini memang tengah mendorong holding BUMN tambang dengan menjadikan PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) Tbk sebagai pemimpin holding. PT Antam (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., PT Bukit Asam (Persero) sendiri akan melebur menjadi anggota. "BUMN tambang di Indonesia itu, mohon maaf, ukurannya masih sangat kecil, mana bisa lakukan eksplorasi secara masif, maka untuk itu dilakukan holding."

Selain untuk menguasai lebih banyak cadangan mineral dan batu bara, Budi menyampaikan bahwa hakikat dari holding ini juga untuk mempercepat proses hilirisasi produk dan kandungan lokal. Selain itu, menjadikan BUMN tambang di Indonesia agar mampu menjadi world class company atau perusahaan kelas dunia.

Budi menambahkan jika Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2016 yang menaungi proses holding tersebut, akan dilengkapi dengan PP lain yang mengatur hal-hal teknis.
Meski proses holding BUMN tambang terus tertunda sejak tahun 2016, Kementerian BUMN terus mensosialisasikan rencana ini dengan DPR agar ada pemahaman yang sama. "Ya wajarlah agak berbelit, seperti halnya juga Menteri BUMN yang sering berganti-ganti dengan cepat, banyak kepentingan memang kalau di BUMN," kata Budi.

FAJAR PEBRIANTO | RR ARIYANI