TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Kementerian Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan UMKM, hari ini menandatangani nota kesepahaman terkait sejumlah kerjasama. "Saya mengapresiasi nota kesepahaman ini, dan saya rasa sudah sangat tepat jika Pemerintah mengajak PBNU bekerja sama," kata Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Kamis, 23 Februari 2017.

Nota kesepahaman yang hari ini ditandatangi yaitu mengenai kerjasama pemberdayaan ekonomi, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan sumber daya manusia, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka mendorong perekonomian yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan di bidang perpajakan.

Said menilai bahwa PBNU memiliki sejarah panjang dalam mendukung setiap proram dari pemerintah. "Kita masih ingat bagaimana dulu banyak ulama mengharamkan proram KB (Keluarga Berencana), tapi setelah PBNU mendukung, akhirnya berjalan dengan sukses," ujarnya.

Dalam nota kesepahaman ini, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu pemberdayaan ekonomi umat melalui UMKM, peningkatan kerjasama dan kesadaran perpajakan, peningkatan kredibilitas koperasi, peningkatan edukasi konten positif di berbagai media, penyediaan dan pemerataan akses internet, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kerjasama ini sangat penting di tengah usaha pemerintah dalam merealisasikan sejumlah program strategis, salah satunya penerimaan negara di sektor perpajakan. "Kita mau anggota PBNU pun ikut membantu, agar target pemerintah bisa tercapai," tuturnya.

FAJAR PEBRIANTO | RR ARIYANI