Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo (kiri) saat menghadiri acara peluncuran Strategi Nasional Keuangan Inklusif di Istana Negara, Jakarta, 18 November 2016. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo mengatakan bukan tidak mungkin jika bank pembangunan daerah (BPD) ataupun bank swasta nasional dapat turut ambil bagian menjalankan program bantuan sosial non tunai.
Seperti diketahui dalam program perdana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diluncurkan pemerintah hari ini, Kamis 23 Februari 2017 baru dilayani oleh Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).
"Baru empat bank itu karena baru awal, tulang punggungnya harus stabil," ujar Agus usai acara penyerahan simbolis BNPT, di GOR POPKI, Cibubur, Jakarta, Kamis, 23 Februari 2017.
Perluasan dan ekspansi yang mungkin dilakukan dimulai dari BPD hingga bank swasta. Namun, Agus mengaku belum mengetahui BPD atau bank swasta mana yang sudah mulai mengajukan izin partisipasi itu.
Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Enny Pangabean mengatakan sudah ada beberapa BPD yang menyatakan minatnya dan meminta izin. "Ada yang minat dan sudah menanyakan kepada kami, sedang memproses persiapannya," ucap dia.
Menurut Enny, pada dasarnya partisipasi itu tergantung pada kesiapan perbankan itu sendiri baik dari segi infrastruktur hingga model bisnis. Enny pun menolak menyebutkan BPD mana saja yang telah menyatakan minat itu. "Belum bisa disebutkan, pokoknya sudah ada beberapa."
Syarat serupa juga berlaku untuk bank swasta atau non Himbara. "Belum terkait spesifik dengan bantuan sosial karena ini kan untuk Himbara interoperable," katanya.
