Jelang Akhir Periode, Dana Tebusan Tax Amnesty Rp 104 T

Reporter

Editor

Abdul Malik

Kamis, 23 Februari 2017 13:29 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan tos dengan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, usai mengikuti sidang pembacaan putusan uji materi UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), di Mahkamah Konstitusi, 14 Desember 2016. Dalam sidang putusan tersebut, MK menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh empat pemohon terhadap undang-undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, karena dinilai tidak terdapat adanya suatu hal yang bertentangan dengan undang-undang dasar. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat jumlah penerimaan dana tebusan dari program pengampunan pajak atau tax amnesty , pada hari ini, Kamis, 23 Februari 2017, mencapai Rp 104 triliun. Adapun pembayaran bukti permulaan Rp 782 miliar, dan pembayaran tunggakan Rp 6,65 triliun.

Dengan begitu apabila dijumlahkan, maka komposisi realisasi berdasarkan surat setoran pajak (SSP) yang diterima mencapai Rp 112 triliun. Angka tersebut telah mencapai 67 persen, dari jumlah yang ditargetkan pemerintah sebelumnya terkait penerimaan dana tebusan, yang berpotensi bisa mencapai Rp 165 triliun hingga akhir Maret 2017.

Baca : OJK Turun ke Lapangan Cari Perusahaan Sejenis Pandawa Group

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah tidak pernah membuat target penerimaan dana tebusan, repatriasi ataupun deklarasi pengampunan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

“Tax amnesty kami tidak membuat target. Jadi kalau ada siapapun yang mengutip angka-angka itu silakan aja,” ucap Sri Mulyani Indrawati saat ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis, 24 Februari 2017.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah menganggap bahwa potensi penerimaan perpajakan terutama jika dilihat dari compliance ratio yang baru mencapai 67 persen tersebut menggambarkan adanya potensi lebih banyak lagi dari program tax amnesty.

“Tidak selalu dalam bentuk setoran, tagihan atau tebusan, tapi yang paling penting adalah compliance bahwa mereka sebagai tax payer, dia melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara benar,” tuturnya.

Baca : Kemenkeu Akan Periksa Laporan Pajak Perusahaan Tambang

Dari total penerimaan dana tebusan, penerimaan paling banyak diperoleh dari orang pribadi (OP) non usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang mencapai Rp 85,9 triliun. Disusul oleh dana tebusan Badan Non UMKM sebesar Rp 12,5 triliun, OP UMKM Rp 5,38 triliun, dan dana penerikaan dari Badan UMKM mencapai Rp 375 miliar.

Adapun untuk komposisi harta berdasarkan surat pernyataan harta (SPH) yang disampaikan jelang 36 hari berakhirnya tax amnesty, telah mencapai Rp 4.393 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari deklarasi harta dalam negeri mencapai Rp 3.237 triliun, deklarasi luar negeri mencapai Rp 1.016 triliun, dan repatriasi mencapai Rp 141 triliun.

DESTRIANITA

Berita terkait

Indef Minta Pemerintah Antisipasi Penurunan Konsumsi pada Triwulan II

6 jam lalu

Indef Minta Pemerintah Antisipasi Penurunan Konsumsi pada Triwulan II

Pemerintah diminta untuk mengantisipasi potensi menurunnya kinerja konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan II 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen: Menumbuhkan Sebuah Optimisme

15 jam lalu

Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen: Menumbuhkan Sebuah Optimisme

Presiden Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen di kuartal pertama tahun ini patut disyukuri.

Baca Selengkapnya

4 Nama yang Diusulkan PDIP Jadi Bakal Calon Gubernur DKI di Pilkada 2024

20 jam lalu

4 Nama yang Diusulkan PDIP Jadi Bakal Calon Gubernur DKI di Pilkada 2024

Siapa saja 4 nama yang diusulkan PDIP di Pilgub DKI?

Baca Selengkapnya

Wakil Sri Mulyani Harap Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen Bisa Gaet Investor

1 hari lalu

Wakil Sri Mulyani Harap Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen Bisa Gaet Investor

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara angka pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2024 bisa menjadi basis.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 2024 Tingkatkan Lapangan Pekerjaan

1 hari lalu

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 2024 Tingkatkan Lapangan Pekerjaan

Kementerian Keuangan mencatat di tengah gejolak ekonomi global perekonomian Indonesia tetap tumbuh dan mendorong peningkatan lapangan pekerjaan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Siapkan Paket Pensiun Dini PLTU untuk Jadi Percontohan Transisi Energi

1 hari lalu

Sri Mulyani Siapkan Paket Pensiun Dini PLTU untuk Jadi Percontohan Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Indonesia sedang memfinalisasi paket pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap batu bara atau PLTU

Baca Selengkapnya

Nama Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur Jakarta dari PDIP

1 hari lalu

Nama Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur Jakarta dari PDIP

Gilbert Simanjuntak, mengatakan nama Sri Mulyani masuk bursa bacagub bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

2 hari lalu

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

Sri Mulyani Indrawati dan Presiden ADB Masatsugu Asakawa membahas lebih lanjut program Mekanisme Transisi Energi (ETM) ADB untuk Indonesia.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

3 hari lalu

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada dampak kenaikan BI Rate ke level 6,25 persen terhadap APBN, terutama penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

4 hari lalu

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar rupiah pada triwulan I 2024 mengalami depresiasi 2,89 persen ytd sampai 28 Maret 2024.

Baca Selengkapnya