Jokowi menanyakan harga beras kepada pedagang di Pasar Pagi Rawamangun, Jakarta Timur, 28 Februari 2015. Beberapa waktu lalu, operasi pasar beras telah digelar. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan distribusi komoditas pangan masih menjadi persoalan utama. Ia menilai masih banyak mata rantai distribusi yang berdampak pada harga pangan yang tidak stabil. “Kami lihat banyak yang tidak benar. Dua tahun ini masih belum benar," ucap Jokowi saat membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 21 Februari 2017.
Presiden masih menemukan harga pangan tertentu di level petani yang dibanderol Rp 5.000 tapi menjadi Rp 15 ribu saat sampai ke tangan konsumen. Karena belum stabil, Jokowi memerintahkan Kementerian Perdagangan mencari tahu oknum atau pemain yang berada di jalur distribusi. "Cek, kontrol di lapangan," ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin ada keterbukaan harga-harga komoditas terbaru yang dijual di pasar-pasar. Bila perlu, Kementerian Perdagangan membuat aplikasi tentang harga-harga komoditas. "Kenapa tidak tiap sore ditampilkan di TV, radio, atau media sosial? Biar arus informasi diketahui," tutur Jokowi.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengakui, tidak mudah memutus mata rantai distribusi yang berbelit-belit. Di sektor gula, misalnya, dari beberapa mata rantai yang ada, pihaknya telah berupaya memangkas agar lebih pendek. Namun hal itu tidak mudah dilakukan. "Kami bicara baik-baik. Sebab, begitu dipotong, barang itu tidak sampai," ucapnya.
Kementerian Perdagangan berupaya menggandeng kementerian lain, seperti Kementerian Pertanian; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah, untuk melakukan pembinaan terhadap distributor supaya menjual dengan harga wajar. "Kami sadari, ada sebagian mata rantai itu yang berkelakuan tengkulak," ujar Enggartiasto.
