Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - PT Freeport Indonesia (PTFI) mengumumkan pengunduran diri Chappy Hakim sebagai Presiden Direktur Freeport, Sabtu, 18 Februari 2017. Seperti dikutip dari keterangan tertulis Freeport, Chappy akan kembali ke posisinya semula sebagai penasehat perusahaan tambang di Papua yang merupakan anak perusahaan Freeport-McMoRan Inc tersebut.
Saat mengumumkan pengunduran dirinya itu, Chappy menyatakan bahwa menjabat sebagai Presiden Direktur Freeport adalah suatu kehormatan. "Saya menaruh hormat pada perusahaan dan anggota-anggota timnya yang berbakat," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara periode 2002-2005 tersebut.
Menurut Chappy, menjabat sebagai Presiden Direktur Freeport juga memerlukan komitmen waktu yang luar biasa. "Saya telah memutuskan bahwa demi kepentingan terbaik PT FI dan keluarga, saya mengundurkan diri dari tugas-tugas saya sebagai Presiden Direktur dan melanjutkan dukungan saya kepada perusahaan sebagai penasehat," tuturnya.
Chief Executive Officer Freeport-McMoRan Inc, Richard C. Adkerson, menyampaikan terima kasihnya kepada Chappy atas sumbangsihnya bagi Freeport. "Kami memahami bahwa ini adalah keputusan yang sulit dibuat oleh Pak Chappy. Kami menyampaikan apresiasi atas jasa-jasa beliau terhadap perusahaan. Kami berharap untuk terus dapat menerima nasehat dan saran beliau."
Pengunduran diri Chappy tersebut terjadi tak lama setelah ia berseteru dengan anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Hanura Mukhtar Tompo. Mukhtar mengaku telah diperlakukan secara kasar oleh Chappy. Usai rapat dengar pendapat Komisi VII dengan beberapa perusahaan tambang pada 9 Februari lalu, Mukhtar menyatakan telah dibentak oleh Chappy.
Fraksi Partai Hanura pun meminta Komisi VII untuk mendesak pemerintah memberhentikan sementara operasi Freeport. Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon mengatakan bahwa tindakan Chappy tersebut telah mencederai institusi DPR sebagai lembaga pengawas. Chappy telah meminta maaf atas polemik yang terjadi malam hari setelah terjadinya insiden tersebut.
Perpanjangan Izin Ekspor PT Freeport, Stafsus Menteri ESDM: Masalah Waktu Pembangunan Smelter
12 Juni 2023
Perpanjangan Izin Ekspor PT Freeport, Stafsus Menteri ESDM: Masalah Waktu Pembangunan Smelter
Staf Khusus Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara, Irwandy Arif, membantah pemerintah tidak tegas dalam melarang ekspor tembaga.
Izin Ekspor Freeport Diperpanjang, Pengamat Khawatir Program Hilirisasi Berantakan
2 Mei 2023
Izin Ekspor Freeport Diperpanjang, Pengamat Khawatir Program Hilirisasi Berantakan
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan pemerintah seharusnya tidak memberikan izin perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia (PTFI).