TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sammy Hamzah menilai, skema gross split yang baru belum sesuai dengan keinginan industri, walau pemerintah ingin kebijakan itu membuat investor lebih fleksibel dan efisien dalam menjalankan usaha.

"Tapi yang diberikan pemerintah masih setengah hati," kata Sammy dalam diskusi Energi Kita di Dewan Pers, Jakarta, hari ini, Ahad, 12 Februari 2017. "Secara keekonomian, kebijakan itu belum memenuhi harapan industri. Untuk eksplorasi, dengan Permen (Peraturan Menteri ESDM tentang gross split) yang baru juga tidak menarik."

Sammy menjelaskan, skema gross split yang ditawarkan pemerintah kepada investor tidak lebih menarik dengan apa yang investor miliki saat ini, yakni skema nett split. "Yang diharapkan investor, setidaknya berikan apa yang mereka sudah punya sekarang. Jangan lebih buruk," ujarnya.

Hadir dalam diskusi tersebut kalangan pengusaha dan pemerintah, yang diwakili oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja. Hadir pula Ketua Dewan Pakar Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia Benny Lubiantara.

Skema gross split akan menggantikan skema nett split, yang mengharuskan negara menyediakan cost recovery (penggantian biaya operasi hulu migas) bagi perusahaan kontraktor minyak dan gas bumi dalam skema kontrak bagi hasil atau production sharing contract (PSC). Skema gross split membuat kontraktor menanggung seluruh biaya operasional kemudian pemerintah mendapatkan pembagian hasil produksi.

Menurut Sammy, pemerintah harus memberikan opsi, apakah investor akan menggunakan skema gross split atau tidak. "Gross split, silakan dikasih pilihan. Tapi saya pernah bicara dengan Pak Wamen ESDM (Arcandra Thahar) bahwa mereka akan review kalau (skema gross split) ini belum pas," tuturnya.

Pengusaha migas Jamsir Sabara menilai, regulasi menjadi salah satu pertimbangan bagi pelaku usaha untuk berinvestasi. "Investor berharap ada kekonsistenan. Skema gross split kemungkinan ada perubahan. Pemerintah masih akan melihat lagi. Ini sesuatu yang belum yakin," katanya.

Adapun Benny Lubiantara berpendapat, tidak ada aturan yang mendukung eksplorasi migas. "Gross split untuk kasus tertentu bagus tapi untuk kasus tertentu tidak jalan. Seharusnya, gross split alternatif bagi yang tidak ada cost recovery-nya."

ANGELINA ANJAR SAWITRI