TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian mengusulkan proyek pengembangan kawasan industri dan prototipe pesawat terbang sebagai proyek strategis nasional (PSN) baru. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Telekomunikasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat, 10 Februari 2017.

Proyek pengembangan kawasan industri itu meliputi kawasan industri di Serang, Jawa Barat; Dumai, Riau; Tanjung Kuning, Kalimantan Utara; dan Java Integrated Industrial Port Estate (JIIPE) Gresik, Jawa Timur. "Jika disetujui, bisa dibangun tahun ini," ucap Putu.

Baca:
Ini Usulan Proyek Strategis Nasional Baru dari Menteri Perhubungan

Putu menjelaskan, kawasan industri akan dibangun swasta atau badan usaha milik negara. Khusus JIIPE, menurut dia, akan dibangun PT Pelabuhan Indonesia III bersama swasta dengan nilai investasi sebesar Rp 50 triliun untuk sepuluh tahun. "Dukungan pemerintah lebih kepada akses ke kawasan," ujarnya.

Untuk pengembangan prototipe pesawat, menurut Putu, terdapat dua jenis yang akan dikembangkan, yakni pesawat dengan kapasitas 50 penumpang, N245, dan pesawat dengan kapasitas 80 penumpang, R80. "N245 oleh PT Dirgantara Indonesia dan R80 oleh PT Regio Aviasi Indonesia," tuturnya.

Simak:
Ini Kata JK Soal Insiden Dirut Freeport dengan Mukhtar Tompo

Menurut Putu, pengembangan satu prototipe pesawat dengan kapasitas 50 penumpang dari awal produksi membutuhkan biaya US$ 500-600 juta. "Tapi kan PT DI tidak dari nol. Jadi biaya pengembangannya tidak semahal kalau dari nol. Kami hitung kira-kira US$ 180-200 juta," ucapnya.

Pemerintah akan menambah 44 PSN baru. Nantinya, menurut Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN direvisi untuk menambahkan proyek-proyek itu.

Deputi VI Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian Wahyu Utomo berujar, ada 117 proyek usulan kementerian dan lembaga serta 13 proyek usulan badan usaha milik negara dan daerah. Dari jumlah itu, 78 di antaranya telah lengkap dokumennya.

Namun, menurut Wahyu, terdapat 44 proyek yang sudah pasti akan diusulkan kepada Presiden Joko Widodo setelah dikaji dengan kriteria-kriteria lain selain dari kelengkapan dokumen. "Tapi, dalam rapat, berkembang 12 proyek yang berpotensi ditambahkan. Akan dikaji minggu depan," tuturnya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI