TEMPO.CO, Jakarta - Badan usaha milik Provinsi Jawa Barat, PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), akan menggandeng PT Angkasa Pura II (Persero) untuk mengoperasikan Bandara Internasional Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Rencananya, perjanjian kerja sama operasi itu diteken pada Maret 2017. “Bentuknya kontrak manajemen,” kata Direktur Utama BIJB Virda Dimas Ekaputra kepada Tempo, Kamis, 9 Februari 2017.

Baca: Alfamart Gugat Konsumen yang Minta Laporan Dana Donasi

BIJB menggandeng Angkasa Pura II untuk meyakinkan calon investor. Virda mengakui status perusahaannya yang belum berpengalaman mengelola bandara membuat sejumlah investor ragu menanamkan modal di proyek Kertajati. “Saya pikir semua investor akan melihat itu. Bekerja sama dengan badan usaha bandar udara tentu akan mengurangi keraguan,” ucapnya.

Baca: Ini Kriteria Tanah yang Dibidik Pajak Progresif

Menurut Direktur Bandara Kementerian Perhubungan Yudhi Sari Sitompul kerja sama antara BIJB dan Angkasa Pura II bertujuan memenuhi syarat yang diminta Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. BPJS, tutur Yudhi, mau berinvestasi bila pengelola Bandara Kertajati merupakan badan usaha profesional. “BIJB kan belum punya keahlian. Nah, Angkasa Pura II menjadi jaminan di sini,” ujar Yudhi di kantor Angkasa Pura I, Jakarta.

Baca: Pemerintah Ambil Alih Pengelolaan Migas dari Chevron

Direktur Operasional Angkasa Pura II Djoko Murdjatmodjo memastikan perseroan hanya akan bekerja sama dengan BIJB untuk mengoperasikan Kertajati. Perusahaan tidak ikut mengeluarkan modal untuk membangun bandara. “Investornya beda lagi,” kata dia.

Salah satu investor yang paling serius membiayai proyek Kertajati adalah BPJS Ketenagakerjaan. Lembaga itu berencana menanamkan modal untuk membangun terminal dan sejumlah kelengkapan sisi darat bandara. “Mungkin pada tahap selanjutnya ada investasi dari Angkasa Pura II,” ucap Virda.

Investasi BPJS Ketenagakerjaan akan menggunakan skema reksadana penempatan terbatas. Namun rencana pendanaan itu masih dievaluasi. “Belum kami putuskan,” ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, di Bandung, Rabu lalu.

BPJS Ketenagakerjaan bukan pertama kalinya berinvestasi dalam proyek infrastruktur. Menurut Agus, mereka sudah membiayai sejumlah proyek dengan nilai Rp 49 triliun. Skema yang digunakan, di antaranya surat berharga negara, obligasi BUMN, saham perusahaan yang terkait dengan aktivitas dalam proyek infrastruktur, dan reksadana. “Ini salah satu arah kebijakan investasi kami untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah menyetujui pendanaan Bandara Kertajati menggunakan investasi reksadana. Langkah itu diambil karena anggaran Provinsi Jawa Barat tidak cukup untuk membangun sendiri bandara penopang Husein Sastranegara di Bandung, Jawa Barat itu. Semula, sisi udara, seperti landas pacu, dibangun dengan anggaran pemerintah pusat. Adapun sisi darat, seperti terminal dan akses jalan serta kelengkapannya, menggunakan duit pemerintah daerah.

Ihwal kesiapan sisi udara bandara, tutur Yudhi, pemerintah pada tahun ini mengalokasikan dana Rp 250 miliar untuk Kertajati. Anggaran itu digunakan untuk memperpanjang landas pacu bandara menjadi 2.500 meter. “Paling tidak, saat peresmian bandara pada 2018, bisa dengan runway 2.500 meter,” kata dia. Kelengkapan sisi udara lainnya, seperti jalur penghubung parkiran pesawat dengan landas pacu serta area parkir pesawat, sudah rampung.

AHMAD FIKRI (BANDUNG) | KHAIRUL ANAM