Menteri Darmin: Sebaran KUR Berpusat di Jawa  

Reporter

Kamis, 9 Februari 2017 14:35 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, memberikan keynote speaker dalam acara Road to Digital Economy 2020 di Balai Kartini, Jakarta, 2 Juni 2016. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution melaporkan, sebaran penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) masih berpusat di Pulau Jawa. Porsi sebaran KUR tertinggi tercatat di Jawa Tengah sebesar 17,9 persen atau Rp 16,9 triliun.

Baca: Sertifikasi Tanah, BPN Akan Proaktif Datangi Masyarakat

Selanjutnya disusul Jawa Timur dengan 15,5 persen atau Rp 14,6 triliun dan Jawa Barat 12,6 persen atau 11,9 triliun. Sedangkan di luar Pulau Jawa yang sebarannya terbesar adalah Sulawesi Selatan sebesar 5,4 persen atau Rp 5,1 triliun dan Sumatera Utara 4,6 persen atau Rp 4,3 triliun.

Baca: Sofyan Djalil: Spekulan Membuat Pemerintah Gagal

"Sebarannya paling besar di Pulau Jawa, karena memang perekonomian paling besar di Jawa, dan pertanian juga begitu," ujar Darmin dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 Februari 2017.

Selanjutnya, lembaga jasa keuangan penyalur KUR terbesar adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan total Rp 69,457 triliun dan outstanding Rp 50,2 triliun hingga akhir Desember lalu. "BRI paling tinggi, lalu Bank Mandiri, BNI, dan BPD Bali."

Baca: Sri Mulyani Bidik Penerimaan Pajak Tumbuh 16,8 Persen

Hingga 31 Desember 2016, realisasi penyaluran KUR keseluruhan mencapai Rp 94,4 triliun atau 94,4 persen dari target penyaluran sebesar Rp 100 triliun. KUR tersebut tersalurkan kepada 4.362.599 debitur. Adapun kredit macet atau non-performing loan (NPL) hanya mencapai 0,37 persen.

Tahun lalu, KUR mikro mencatatkan porsi penyaluran terbesar, mencapai Rp 65,6 triliun atau 69,5 persen, diikuti KUR retail sebesar Rp 28,6 triliun atau 30,3 persen dan KUR penempatan TKI Rp 177 miliar atau 0,2 persen.

Darmin menjelaskan, perbedaan skema KUR mikro dan retail terdapat pada besaran plafonnya, yaitu sebesar maksimal Rp 75 juta per tahun untuk plafon KUR mikro dan KUR retail maksimal plafon Rp 500 juta per tahun.

Baik KUR mikro maupun retail, menurut Darmin, masih didominasi porsinya oleh sektor perdagangan, yaitu masing-masing 62,8 persen dan 74 persen. "Nah, tahun ini, kami ingin sektor produksi yang naik. Kalau perdagangan, nanti pinjam yang lebih besar saja," ujarnya.

Dengan demikian, pemerintah pun menaikkan target KUR sektor produksi tahun ini hingga dua kali lipat atau menjadi 40 persen. Tahun lalu, realisasi KUR di sektor ini mencapai 22 persen. Adapun sektor produksi yang dimaksud adalah pertanian, perikanan, dan industri pengolahan.

GHOIDA RAHMAH




Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

18 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

19 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

20 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Pemerintah Dorong Lembaga Keuangan Prioritaskan Kredit untuk Difabel

2 hari lalu

Pemerintah Dorong Lembaga Keuangan Prioritaskan Kredit untuk Difabel

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong lembaga keuangan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memprioritaskan kalangan difabel.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya