TEMPO.CO, Batam - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong menyatakan terdapat lima kendala investasi di Indonesia. Thomas Lembong menjelaskan, kendala pertama adalah banyaknya peraturan yang menghambat datangnya penanam modal.

"Regulasi, peraturan yang berlebihan, kualitas konsistensi regulasi," kata Thomas Lembong, di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu 4 Februari 2017.

Baca : Benarkah Dwi Sutjipto dan Ahmad Bambang Tak Sejalan?

Tidak adanya kepastian hukum tetap membuat penanam modal ragu untuk mengembangkan usahanya di Indonesia. Karena itu, kata Thomas, dibutuhkan upaya merampingkan peraturan.

Kendala ke dua, adalah rezim perpajakan yang tidak memberikan ruang lebih kepada pengusaha. Akibatnya, penanam modal memilih untuk berinvestasi di daerah lain yang memberikan kemudahan perpajakan.

Baca : Matahari Kembar di Pertamina? Ini Cerita Ahmad Bambang

Dalam suatu kesempatan, Thomas menceritakan, Menteri Keuangan menyampaikan total penerimaan pajak industri, 70 persen di antaranya berasal dari industri manufaktur.

"Beban pajak manufaktur terlalu besar. Bagaimana industri manufaktur kita maju, padahal negara lain memberikan insentif," kata Thomas.

Baca : IMF Nilai Ekonomi Indonesia Stabil dan Tahan Banting

Selanjutnya adalah masalah kualitas SDM yang nisbi masih rendah. Untuk mengatasi kendala itu, maka pemerintah mendorong pemuda untuk menempuh pendidikan kejuruan, agar memiliki kemampuan khusus yang dibutuhkan dalam industri.

Hambatan keempat adalah masalah pertanahan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penanam modal yang tertarik untuk berinvestasi terkendala masalah sertifikasi, izin bangunan serta zonasi lahan.

Masalah terakhir, adalah masalah infrastruktur sebagai pendukung utama dari industri.

Menurut Thomas, untuk mengatasi kendala itu, pemerintah giat membangun infrastruktur, mulai dari listrik, sarana angkut, air bersih dan pengumpulan sampah.

Di tempat yang sama, Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan kesulitan utama investasi adalah terlalu banyaknya jalur birokrasi. Bahkan, kata dia, untuk mengurus izin usaha, kadang dibutuhkan dokumen hingga dua koper dan proses perizinan hingga bertahun-tahun.

"Dunia usaha, mereka ingin cepat dan kepastian," ujar Nurdin.


ANTARA