TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Riau mengoperasikan kembali tiga koridor bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) yang sebelumnya dihentikan karena kekurangan armada.
"Kita kembali aktifkan tiga koridor bus menggunakan 15 bus baru bantuan Kementerian Perhubungan," kata Kepala Bidang Pengembangan dan Pengawasan Angkutan Perkotaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Wisnu Haryanto di Pekanbaru, Jumat, (3 Februari 2017).
Sebelumnya, lima koridor Trans Metro tidak aktif akibat kurangnya armada bus.
Dengan diaktifkannya tiga koridor tersebut, secara keseluruhan terdapat delapan koridor bus TMP yang kini beroperasi.
Total bus untuk melayani delapan koridor tersebut sebanyak 45 unit dengan rincian 32 bus besar dan 13 bus ukuran sedang.
Sedangkan dua koridor yang belum dioperasikan kembali yakni rute Jalan Kartama-Paus dan Sungai Duku-Jalan Sudirman, disebut Wisnu sesuai kajian memang sepi penumpang.
Untuk itu, dia mengatakan, meskipun bukan prioritas, kedua koridor itu akan diaktifkan kembali apabila dalam APBD Perubahan kembali dianggarkan.
"Kalau ada anggaran operasionalnya, kita buka lagi," tuturnya.
Pekanbaru menerima 25 unit bus ukuran sedang dengan kapasitas 35 penumpang dari Kemenhub pada Desember 2016.
Dengan adanya penambahan itu, secara keseluruhan Pekanbaru memiliki 84 bus.
Namun hingga kini baru 45 bus yang dimanfaatkan, terdiri dari 15 bus ukuran sedang dan 30 bus ukuran besar yang dimanfaatkan.
Wisnu mengaku tidak mengoperasikan seluruh bus karena keterbatasan anggaran.
Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) Pekanbaru dengan operator PD Pembangunan menggunakan pola sewa/kontrak tahunan.
Kontrak yang telah berjalan tiga tahun untuk operasional 50 bus itu menggunakan anggaran biaya sekitar Rp19,5 miliar dinilai terus membuat perusahaan pelat merah tersebut merugi.
Seiring waktu, Pekanbaru banyak memperoleh bus bantuan hibah kementerian justru karena anggaran malah dibiarkan mangkrak di Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS).
Akhirnya Pemkot Pekanbaru memutuskan terhitung 1 Januari 2017 memutus kontrak kerja sama sistem sewa TMP serta mengambil alih operator dari PD Pembangunan ke Dishub setempat.
Persoalannya, Pemerintah hingga kini justru keterbatasan anggaran sehingga sebagian koridor yang sebelumnya dilayani terpaksa dihentikan.
